Ekonom Senior: Ketimpangan Wilayah dan Ketergantungan pada SDA Hambat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Strategi pemerintah yang hanya bertumpu pada dorongan konsumsi dinilai tidak cukup untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonom senior Halim Alamsyah mengingatkan bahwa ketimpangan pertumbuhan antarwilayah masih menjadi tantangan struktural yang belum terselesaikan. Menurutnya, tanpa pendekatan yang lebih merata, kebijakan yang ada justru berisiko memperlebar jurang ekonomi antar daerah.

“Masalah ketimpangan pertumbuhan wilayah itu juga perlu dipertimbangkan. Mendorong investasi berbasis sumber daya alam, itu pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan lokal itu saja, tidak merata karena dia sangat terikat kepada SDA yang ada di tempat itu,” kata Halim dalam program Bicara Ekonomi Politik (B.E.P) yang ditayangkan di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (14/5/2026).

Ia menambahkan, teknologi yang digunakan dalam investasi berbasis sumber daya alam umumnya terbatas pada pengolahan komoditas setempat. Padahal, idealnya teknologi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor industri lain. Halim mengaku belum melihat secara jelas strategi industrialisasi yang dirancang pemerintah untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

“Nah, ini kita belum lihat, saya terus terang belum lihat strateginya seperti apa, strategi industrialisasi kita seperti itu, apakah akan berjalan seperti itu kita masih belum jelas. Danantara yang diharapkan mendorong investasi, tapi kalau mereka terlalu fokus kepada sumber daya alam, saya agak khawatir kita akan terjebak hanya kepada mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan tertentu,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal pertama terjadi di Maluku Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Seluruh daerah tersebut memiliki kesamaan, yaitu mengandalkan kekuatan sumber daya alam. Menurut Halim, hal itu memang memiliki sisi positif karena investasi dan kegiatan ekonomi mulai tersebar. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan itu menjadi satu peta kekuatan ekonomi yang berdaya saing nasional.

“Jadi, pola pertumbuhan yang sangat tergantung kepada kekuatan konsumsi masyarakat, lalu kita sangat tergantung kepada sekarang program-program pemerintah pusat, lalu juga terutama dengan MBG dan Bansos, lalu hilirisasi SDA, saya kira ini akan terbatas dampaknya. Dampaknya mungkin barang kali bisa menyerap tenaga kerja lokal, bisa mengolah sumber daya alam, memberikan nilai tambah di situ,” kata Halim.

Ia menekankan bahwa pemerintah mungkin memperoleh penerimaan pajak dari kegiatan tersebut. Namun, perlu diperhitungkan secara neto antara insentif yang diberikan, seperti tax holiday dan pembebasan pajak, dengan pajak yang benar-benar diterima dari aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Di beberapa wilayah, dampak netonya justru negatif.

Lebih jauh, Halim mengkhawatirkan sektor swasta yang tidak tersentuh program pemerintah pusat, tidak terlibat dalam hilirisasi sumber daya alam, dan tidak mendapatkan insentif, akan semakin terpinggirkan. Ia menilai, jika pemerintah hanya mengandalkan Danantara sebagai motor utama investasi, peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan bisa terabaikan.

“Jadi, kalau pemerintah hanya berharap Danantara sebagai pelopor yang mendorong investasi untuk tumbuh lebih cepat, saya agak khawatir mungkin saya belum melihat bagaimana peran Danantara untuk mendorong sektor investasi swasta ini,” ujar Halim.

Sementara itu, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan penyerapan tenaga kerja yang cenderung menurun. Halim mencatat, sebagian besar investasi yang masuk bersifat padat modal (capital intensive), bukan padat karya (labour intensive). Laporan BPS pada kuartal pertama tahun ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pekerja di sektor formal bertambah secara absolut, rasionya justru menurun dibandingkan kuartal keempat tahun lalu.

“Kuartal pertama tahun lalu jumlahnya sekitar 40,6 persen, sekarang 40,8 persen. Jadi, lebih banyak orang yang bekerja di sektor informal. Ini saya kira akan jadi masalah,” kata Halim.