Pelaporan terhadap sejumlah aktivis dan akademisi yang mengkritik pemerintah, seperti Saiful Mujani, Islah Bahrawi, Ubedilah Badrun, hingga Feri Amsari, dinilai sebagai cerminan lemahnya kepercayaan diri penguasa. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya yakin dengan dukungan publik yang selama ini diklaim melalui berbagai survei.
Menurut Ray, dalam dinamika politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, suara rakyat tidak selalu merepresentasikan dukungan yang tulus. Ia menjelaskan bahwa angka dukungan sering kali diperoleh karena faktor lain, salah satunya adalah bantuan sosial atau bansos.
“Apalagi, 2024 lalu kita semua melihat bansos luar biasa, tiba-tiba banyak sekali program yang ditemukan masyarakat. Sehingga, saking banyaknya orang berpikir 3 periode pun oke-oke saja, serta bansosnya dikeluarkan sedemikian rupa,” kata Ray dalam sebuah wawancara.
Ray menambahkan, sikap tersebut juga terlihat dari respons pemerintah terhadap hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Ia menilai bahwa langkah melaporkan para akademisi dan aktivis justru mengindikasikan kegelisahan di balik angka-angka tersebut.
“Terbukti dengan mereka mencap Saiful Mujani dan Cak Islah sebagai pidato makar. Ini yang tidak masuk akal saya, kalau kalian percaya tingkat kepuasan 74% sesuai hasil survei saya kira Oktober, Januari atau Februari 2026 ini, apa yang membuat mereka resah dengan pidato Cak Islah dengan Saiful Mujani? 74% di belakang saya,” ujar Ray.
Ia membandingkan situasi ini dengan pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat. Menurut Ray, jika pemerintah benar-benar yakin dengan tingkat kepuasan setinggi itu, seharusnya mereka bersikap setenang Trump saat menghadapi demonstrasi besar.
“Trump ketika didemo 8 juta orang di Amerika dia bilang massa saya lebih banyak dari itu, itu orang yang percaya. Ini tiba-tiba klaimnya 74% saya didukung oleh masyarakat, tingkat kepuasan, tapi pidato seorang profesor yang tidak punya massa mereka ketar-ketir. Artinya apa? Mereka tidak percaya 74% itu betul-betul dukung mereka, mereka sadar betul itu hanya angka hari H, angka ketiga bansos diberikan,” kata Ray.
Menurut Ray, kegelisahan pemerintah justru memperkuat dugaan bahwa angka-angka survei tersebut tidak mencerminkan realitas. Ia mencontohkan program seperti MBG atau Kopdes Merah Putih yang dipaksakan, namun justru menuai banyak kritik, bukan dukungan.
“Makanya, dia takut pada pidato seorang profesor yang tidak punya massa. Yang dikatakan Budiman Sujadmiko sebagai orang yang tidak punya tradisi sebagai aktivis, dia tidak punya massa, tidak punya tradisi sebagai aktivis kok takut,” ujar Ray.
Di sisi lain, Ray menyoroti meningkatnya tindakan intimidatif yang dilakukan aparat, termasuk tentara, dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyayangkan langkah-langkah kuno tersebut masih digunakan di era demokrasi yang seharusnya lebih terbuka.
“Mereka sekarang tidak paham masa depan mereka ini apa. Kalau mereka tidak paham masa depan mereka apa, apalagi kita rakyat. Makanya, kita juga serba bingung, kita ini mau dibawa ke mana? Kalau mungkin kemarin-kemarin kita banyak kritik, tapi kita mengerti, oke, mungkin kita akan ke sana, ini udah kabur semua juga,” kata Ray.
Artikel Terkait
Wamendagri Desak Kepala Daerah Turun ke Lapangan untuk Kendalikan Inflasi Pangan
Sergio Castel Tak Bersinar di Persib, Justru Jadi Buruan Klub Dalam dan Luar Negeri
Ibu Rumah Tangga sebagai Menteri Keuangan Keluarga: Strategi Jitu Mengelola Uang Belanja di Tengah Harga Kebutuhan Pokok yang Terus Naik
Kecelakaan Beruntun di JORR Tewaskan Dua Orang, Truk Tabrak Pikap yang Sedang Bantu Perbaikan Ban