Wamendagri Desak Kepala Daerah Turun ke Lapangan untuk Kendalikan Inflasi Pangan

- Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:35 WIB
Wamendagri Desak Kepala Daerah Turun ke Lapangan untuk Kendalikan Inflasi Pangan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendesak para kepala daerah untuk meningkatkan kepekaan terhadap kondisi riil masyarakat dengan cara aktif turun langsung ke lapangan. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci untuk memperoleh data yang akurat dan memahami persoalan secara lebih konkret. “Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” ujar Bima dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) Wilayah Jawa 2026 yang digelar di Gudang Perum Bulog, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa pemimpin daerah tidak bisa hanya bekerja dari balik meja. Mereka harus memantau langsung jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi.

Di sisi lain, Bima juga mengingatkan agar seluruh kepala daerah tidak menomorduakan program swasembada pangan nasional meskipun dihadapkan pada tuntutan janji politik lokal. Menurutnya, sinkronisasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. “Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan,” kata Bima.

Pemerintah pusat, lanjut Bima, telah melakukan pengawasan terhadap pengendalian inflasi secara konsisten melalui rapat koordinasi rutin yang digelar sejak 24 Oktober 2022. Selain itu, mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi dikenal dengan pendekatan stick and carrot diterapkan untuk mendorong daerah lebih aktif menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), guna mendukung intervensi pasar dan kelancaran distribusi bahan pangan.

Sementara itu, Bima menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas inisiatif pengendalian inflasi yang dinilai berhasil membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir. Ia berharap gerakan serupa dapat terus diperluas ke berbagai wilayah lainnya. “Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini, mudah-mudahan tetap berlanjut di gerakan-gerakan di daerah lainnya dan Kemendagri siap untuk mengawal bersama-sama,” tutup Bima.

Editor: Yuliana Sari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar