Sebanyak 84 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Surabaya masih beroperasi tanpa mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Temuan ini mencuat setelah insiden keracunan yang dialami 200 siswa dari 12 sekolah di Kecamatan Bubutan, yang diduga terkait dengan konsumsi menu makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Kota Surabaya, Kusmayanti, mengungkapkan bahwa berdasarkan data per Rabu (13/5/2026), terdapat total 133 SPPG di kota tersebut. Dari jumlah itu, baru 49 unit yang telah memiliki SLHS. Sisanya, sebanyak 84 SPPG, belum memenuhi persyaratan kelayakan higiene dan sanitasi.
β84 SPPG belum memiliki SLHS. Jumlah SPPG yang sudah operasional sebanyak 108 SPPG, jumlah SPPG yang belum operasional sebanyak 19 SPPG, dan jumlah SPPG yang berhenti atau tidak operasional ada di 6 SPPG,β kata Kusmayanti di DPRD Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Meski demikian, Kusmayanti menjelaskan bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS tetap diperbolehkan beroperasi dengan sejumlah syarat. Salah satu ketentuannya, pengelola wajib segera mendaftarkan sertifikasi setelah dapur mulai beroperasi.
βItu memang diperkenankan, tetapi batasnya adalah setelah tanggal operasional maksimum 30 hari harus segera mendaftar,β ujarnya.
Ia menambahkan, proses pengajuan SLHS tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan dan sertifikasi lain yang saling terkait. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kelayakan secara menyeluruh.
Artikel Terkait
Pengendara Motor Tewas dalam Kecelakaan di Traffic Light Pesing, Polisi Masih Selidiki Penyebab
DBS Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 Turun Jadi 5,1 Persen karena Tekanan Global
Senat AS Ungkap 39 Pesawat Militer Hancur atau Rusak dalam Konflik Melawan Iran, Termasuk F-35A
Menlu Iran Tuding UEA Jadi Mitra Aktif Agresi AS-Israel, Abu Dhabi Bantah Pertemuan Rahasia dengan Netanyahu