Pemerintah Aktifkan Skema Bond Stabilization Fund untuk Redam Tekanan Rupiah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa stabilitas kurs merupakan kewenangan mutlak Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Meski demikian, pemerintah berencana untuk turun tangan membantu BI meredam tekanan terhadap rupiah melalui intervensi di pasar obligasi.

“Kita akan mulai membantu (BI) besok, mungkin (pemerintah) akan masuk ke bond market,” ujar Purbaya usai menghadiri pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Langkah ini, menurut dia, akan dilakukan dengan mengaktifkan skema Bond Stabilization Fund (BSF). Pemerintah, lanjutnya, akan memanfaatkan sejumlah instrumen keuangan domestik yang telah dimiliki untuk menjaga stabilitas pasar surat utang.

“Dengan masuk ke bond market, itu yang Bond Stabilization Fund. Kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Besok mulai jalan,” katanya. Purbaya menyebut intervensi ini diperlukan agar imbal hasil atau yield obligasi pemerintah tidak melonjak terlalu tinggi.

Menurut Purbaya, kenaikan yield yang terlalu tinggi berpotensi memicu capital loss bagi investor asing yang memegang obligasi domestik. Jika kondisi tersebut terjadi, investor asing dikhawatirkan akan menarik dananya dari Indonesia, yang pada akhirnya menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Kita intervensi bond market supaya yield-nya enggak naik terlalu tinggi. Kalau yield-nya naik terlalu tinggi, asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar,” jelasnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjaga daya tarik pasar obligasi agar investor asing tetap bertahan atau bahkan kembali masuk ke pasar domestik. Purbaya menambahkan bahwa mekanisme intervensi tersebut kurang lebih menyerupai buyback obligasi.

“Jadi kita kendalikan itu supaya asing nggak keluar atau masuk malah kalau yield-nya membaik. Sehingga rupiah akan menguat,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dampak pelemahan rupiah terhadap kondisi fiskal, Purbaya memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih dalam kondisi relatif aman. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya telah menggunakan asumsi nilai tukar yang lebih tinggi dibanding target resmi APBN saat proses penyusunan anggaran.

“Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya sudah di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi APBN-nya masih relatif aman,” kata Purbaya.