Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1 Triliun untuk Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif melalui kebijakan anggaran yang lebih ekspansif. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan tambahan anggaran khusus untuk dua sektor strategis tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.

“Terutama untuk UMKM akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapat fasilitas,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Salah satu terobosan yang akan direalisasikan adalah pemanfaatan aset idle milik BUMN maupun kementerian dan lembaga. Aset-aset tersebut, menurut Cak Imin, akan difungsikan sebagai tempat pemasaran, ruang pamer produk, hingga lokasi penyelenggaraan festival ekonomi kreatif bagi para pelaku UMKM. Dengan demikian, pemerintah berharap para pengusaha kecil dapat mengakses fasilitas publik yang selama ini kurang termanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, Cak Imin menyebutkan bahwa pemerintah telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp1 triliun untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif pada tahun ini. Anggaran tersebut, menurutnya, akan terus ditambah seiring kebutuhan di lapangan. “Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan Insyaallah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga akan terus menggerakkan skema kredit usaha rakyat (KUR) serta kredit usaha kecil dan menengah agar akses permodalan semakin mudah dijangkau.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga menyoroti upaya pemerintah memperkuat sistem perlindungan sosial. Ia mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial dalam APBN saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup berbagai program, seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah, lanjut Cak Imin, juga akan terus memperbarui data tunggal sosial ekonomi (DTKS) agar penyaluran bantuan tepat sasaran. “Dalam hal bantuan sosial ini kita terus mengintegrasikan agar seluruh bantuan sosial kita melalui Kementerian Sosial tepat sasaran dengan terus meng-update data tunggal sosial ekonomi kita,” ujarnya.

“Sehingga berdasarkan perintah Presiden bahwa hari ini seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” pungkas Cak Imin.