Ekonom: Belanja Lain-Lain Rp200 Triliun Jadi Bantalan Fiskal di APBN 2026

Di sisi lain, pengelolaan pembayaran kompensasi ini ternyata punya efek samping yang positif. Ia membantu menjaga defisit anggaran agar tetap berada dalam batas aman yang diatur undang-undang. Caranya? Dengan pengaturan waktu pembayaran yang tepat, pemerintah bisa mengelola keseimbangan arus kas tanpa harus mengganggu laju pertumbuhan ekonomi.

Memang, realisasi anggaran selalu ada dinamikanya. Tapi yang jelas, pemerintah tetap memprioritaskan penyaluran subsidi ke masyarakat. Subsidi untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik, misalnya. Jumlah penerimanya pun dari tahun ke tahun terus bertambah.

Ke depan, Awalil melihat ada hal yang bisa ditingkatkan. Menurutnya, Kementerian Keuangan punya ruang untuk memperbaiki transparansi saat merealokasi BLL ke berbagai Kementerian dan Lembaga. Langkah ini penting, bukan cuma sekadar formalitas. Tapi untuk membangun dan memperkuat kepercayaan pasar serta publik terhadap kualitas belanja negara.

“Mengingat APBN 2026 baru berjalan tiga bulan, masih terbuka peluang untuk menambah alokasi kompensasi energi,” jelasnya lagi.

“Caranya bisa melalui pergeseran dari fungsi anggaran lain, seperti pertahanan, ketertiban, dan pelayanan umum.”

Untuk gambaran strukturnya, total program Belanja Lain-Lain APBN 2026 mencapai Rp526,55 triliun. Rinciannya, fungsi ekonomi mendapat porsi Rp289,76 triliun ini sudah termasuk cadangan kompensasi energi tadi. Sementara fungsi pertahanan dianggarkan Rp150,55 triliun sebagai cadangan strategis.

Jadi, sederhananya, pos anggaran yang sering dianggap ‘lain-lain’ ini justru punya tugas yang sangat konkret: menjadi shock absorber bagi perekonomian di tengah ketidakpastian.