Pemerintah Tetapkan WFH Setiap Jumat untuk ASN, Potensi Hemat Anggaran Rp6,2 Triliun

Mulai sekarang, setiap hari Jumat bakal terasa berbeda bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah resmi menetapkan satu hari kerja dalam sepekan tepatnya di hari Jumat untuk dijalani dengan skema kerja dari rumah atau WFH. Kebijakan ini berlaku serentak, baik di instansi pusat maupun daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi hal tersebut dari Seoul, Korea Selatan. Menurutnya, payung hukum untuk memastikan aturan ini berjalan mulus sedang disiapkan.

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Skema WFH ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Menpan RB dan Surat Edaran Mendagri," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Lalu, apa dampak konkretnya? Angkanya cukup mencengangkan. Airlangga mengungkapkan, kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun. Penghematan itu terutama berasal dari kompensasi BBM yang tak perlu dikeluarkan.

Namun begitu, efeknya tak cuma dirasakan negara. Masyarakat luas juga bisa ikut menikmati penghematan. "Total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun," tambahnya. Bayangkan, uang sebanyak itu bisa dialihkan untuk keperluan lain.

Jadi, ini bukan sekadar langkah darurat. Airlangga menekankan, transformasi budaya kerja berbasis digital ini adalah upaya jangka panjang. Tujuannya jelas: menciptakan birokrasi yang lebih lincah, produktif, dan tentu saja, efisien. Di sisi lain, pemilihan hari Jumat sebagai hari WFH diharapkan bisa meredam kemacetan secara nasional, memberikan jeda bagi kota-kota besar.

"Sebagai langkah adaptif dan preventif guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong budaya perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital," jelas Airlangga.

Singkatnya, kebijakan ini ingin menjawab banyak hal sekaligus. Dari penghematan anggaran, efisiensi energi, hingga mendorong adaptasi digital di tubuh birokrasi. Tinggal menunggu implementasinya di lapangan.