Pemerintah Berlakukan WFH untuk ASN Setiap Jumat Mulai April, dengan Pengecualian Sektor Vital

- Selasa, 31 Maret 2026 | 19:50 WIB
Pemerintah Berlakukan WFH untuk ASN Setiap Jumat Mulai April, dengan Pengecualian Sektor Vital

JAKARTA – Mulai Jumat depan, pegawai negeri bakal bekerja dari rumah. Itu kebijakan baru pemerintah. Tapi jangan salah, aturan work from home atau WFH ini nggak berlaku buat semua orang. Ada sejumlah sektor yang harus tetap ngantor atau turun ke lapangan seperti biasa.

Pengumuman ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Selasa (31/3/2026).

"Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dari work from home dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan," tegas Airlangga.

Jadi, siapa saja yang nggak bisa ikutan WFH? Daftarnya cukup panjang. Mulai dari layanan publik yang vital seperti kesehatan dan keamanan, lalu tenaga kebersihan. Sektor industri dan produksi termasuk energi dan air juga harus tetap beroperasi. Belum lagi perdagangan bahan pokok, makanan-minuman, transportasi, logistik, sampai keuangan. Intinya, roda perekonomian dan layanan dasar harus jalan terus.

Nah, kalau untuk sektor swasta, aturannya beda lagi. Pemerintah nggak memaksakan hal yang sama. Mekanismenya akan diatur lebih detail lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Nanti, aturan WFH untuk perusahaan swasta akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tiap sektor usaha. Jadi, fleksibel.

"Pengaturan melalui SE menteri ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat usaha," tambah Airlangga.

Kebijakan WFH untuk ASN ini rencananya mulai berlaku tanggal 1 April 2026. Nanti, setelah dua bulan jalan, pemerintah akan evaluasi. Bagaimana efektivitasnya, apa dampaknya. Semua akan dikaji ulang.

Skemanya sederhana: satu hari dalam seminggu, tepatnya setiap Jumat, ASN di instansi pusat dan daerah diimbau kerja dari rumah. Tapi sekali lagi, dengan banyak pengecualian tadi.

Langkah ini jelas punya dua sisi. Di satu pihak, bisa ngurangi kemacetan dan penghematan energi. Di sisi lain, pelayanan publik yang langsung ke masyarakat harus tetap prima. Tantangannya sekarang adalah menjaga keseimbangan itu.

Editor: Yuliana Sari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar