Achmad memperingatkan, gejolak ini berpotensi memicu tekanan inflasi, goncangan nilai tukar, dan gangguan pada pasokan energi nasional. Risikonya nyata.
"Kenaikan harga minyak bukan sekadar angka di bursa komoditas," tegasnya.
"Ia merambat ke ongkos produksi, distribusi, transportasi, dan pada akhirnya ke harga kebutuhan pokok. Gejolak di Teluk Persia dapat menjalar hingga ke dapur rumah tangga di Indonesia."
Lantas, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Sebagai negara dengan tradisi politik bebas-aktif, kita punya peluang untuk menjadi jembatan komunikasi yang netral, khususnya di dunia Islam. Tapi, menurut Achmad, peran diplomasi itu harus diimbangi dengan langkah-langkah domestik yang konkret.
Pemerintah didorong untuk serius memperkuat cadangan energi strategis dan mendiversifikasi sumber pasokan. Tujuannya jelas: melindungi daya beli masyarakat dari guncangan yang datang dari luar.
"Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi bertahan dari guncangan eksternal," papar Achmad.
"Yang dibutuhkan dunia bukan sekadar tambahan waktu, melainkan perubahan pendekatan."
Poin terakhirnya penting. Tanpa perubahan mendasar dalam logika kebijakan dari ancaman menuju kepercayaan setiap tambahan waktu hanyalah hitung mundur menuju krisis yang lebih besar. Dan bila krisis itu benar-benar terjadi, masyarakat global, termasuk Indonesia, yang akan menanggung ongkosnya.
Artikel Terkait
KPK Catat 94.542 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN Jelang Batas Akhir
Arus Balik Lebaran 2026 Masih Padat, Kedatangan di Stasiun Jakarta Capai 52.896 Penumpang
KPK: 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, Batas Akhir 31 Maret 2026
Upaya Pencurian Motor Gagal di Kos Makassar Berkat Kehadiran Pemilik