KPK Catat 94.542 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN Jelang Batas Akhir

Batas waktu pelaporan harta kekayaan bagi para penyelenggara negara tinggal hitungan hari. Namun, nyatanya masih ada puluhan ribu orang yang belum memenuhi kewajiban itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, jumlahnya mencapai 94.542 orang.

Data per 26 Maret 2026 menunjukkan, baru 337.340 dari total 431.882 penyelenggara negara yang sudah melaporkan LHKPN. Angka kepatuhan itu setara dengan 87,83 persen. Padahal, tenggat akhirnya adalah 31 Maret mendatang. Cuma selisih beberapa hari saja.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, langsung mengingatkan para pelapor yang masih menunda.

"KPK mengimbau para PN/WL yang belum melapor untuk segera menyampaikan LHKPN sebelum batas akhir pada 31 Maret 2026," tegasnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (29/3).

Meski begitu, Budi tak sepenuhnya pesimis. Dia melihat ada tren positif yang patut diapresiasi. Tingkat kepatuhan pelaporan, menurutnya, terus menunjukkan grafik yang naik. Ini menandakan kesadaran untuk transparan dan akuntabel makin menguat di kalangan penyelenggara negara sebuah langkah penting dalam pencegahan korupsi.

Budi juga menekankan fungsi strategis dari laporan ini. Bagi dia, LHKPN bukan sekadar dokumen administratif belaka.

"LHKPN merupakan instrumen penting dalam membangun integritas Penyelenggara Negara. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat memungkinkan menjadi alat deteksi dini terhadap potensi korupsi seperti benturan kepentingan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki," jelasnya.

Jadi, laporan ini ibarat sistem peringatan dini. Ia bisa mendeteksi gejala tak sehat seperti konflik kepentingan, sekaligus meminta pertanggungjawaban para pejabat di hadapan publik. Nah, tinggal menunggu apakah puluhan ribu yang belum lapor itu akan menyambut imbauan KPK sebelum pintu waktu benar-benar tertutup.