Yusril Bantah Pemerintah Pusat Larang Nobar Film ‘Pesta Babi’, Pembubaran karena Masalah Administratif

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang terjadi di sejumlah kampus. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan resmi yang melarang pemutaran maupun nobar film tersebut.

Pembubaran diketahui terjadi di beberapa perguruan tinggi dengan penyelenggara yang berbeda-beda. Di antaranya, Universitas Khairun (Unkhair) di Ternate, Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) di Nusa Tenggara Barat, serta Institut Seni Indonesia (ISI) di Bali. Tidak hanya di lingkungan kampus, nobar film yang sama di sejumlah kafe di kawasan Seminyak dan Tabanan, Bali, juga turut dibubarkan.

Menurut Yusril, persoalan administrasi menjadi faktor utama di balik pembubaran tersebut. Ia merujuk pada fakta bahwa di kampus-kampus di Bandung dan Sukabumi, nobar film “Pesta Babi” justru berlangsung lancar tanpa hambatan apa pun.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (14/5/2026).

Ia menekankan bahwa pembubaran atau penghentian kegiatan nobar itu bukan merupakan arahan dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terstruktur. “Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

Film dokumenter tersebut memuat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai mengancam kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. Yusril menilai kritik semacam itu merupakan hal yang wajar dalam ruang demokrasi, meskipun ia mengakui terdapat narasi yang provokatif dalam film tersebut.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” ujarnya.