Sejak awal tahun lalu hingga akhir Maret 2026, tercatat ada 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia yang dihentikan sementara operasionalnya. Angka ini datang dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun begitu, ada secercah kabar baik. Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, menyebut trennya justru menurun dibandingkan dua minggu sebelumnya. Penurunan ini, katanya, terjadi karena banyak dapur SPPG yang akhirnya mengurus Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
ujar Nanik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2026).
Memang, kondisi dua pekan sebelumnya terlihat lebih suram. Saat itu, jumlah SPPG yang disuspensi lebih tinggi, dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 1.500 unit. Pemberhentian ini bukan tanpa alasan. Langkah tegas itu terutama diambil terhadap dapur-dapur yang ketahuan belum mendaftar SLHS.
tambah Nanik.
Di sisi lain, persebaran lokasinya cukup luas. Wilayah Indonesia Timur mencatat 779 SPPG terdampak, sementara di Indonesia Barat angkanya 492 unit. Kebijakan suspensi ini jelas punya tujuan utama: menjaga standar. Pemerintah ingin memastikan aspek higienis dan sanitasi dalam layanan gizi untuk masyarakat benar-benar aman dan sesuai aturan. Ini bagian dari pengawasan nasional yang lebih ketat.
Artikel Terkait
Arus Balik Lebaran, Ruas Tol Semarang Kembali Diberlakukan One Way Lokal
Korban Tewas Kecelakaan Mudik Lebaran 2026 Turun 30 Persen
Prabowo dan Menteri Bahas Percepatan Program Sampah Jadi Energi
Analis Prediksi Harga Pertalite Berpotensi Naik 10-15 Persen