KPK Setor Rp11 Miliar ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan

Lelang barang rampasan yang digelar KPK pada Maret lalu ternyata menghasilkan angka yang fantastis. Tak tanggung-tanggung, lembaga antirasuah itu berhasil mengantongi dana hampir Rp11 miliar. Uang sebesar itu, kata KPK, akan segera disetorkan penuh ke kas negara.

Mungki Hadipratikno, Direktur Labuksi KPK, menjelaskan bahwa capaian ini bukan sekadar soal angka. Menurutnya, ini bukti nyata efektivitas upaya pemulihan aset.

"Capaian ini mencerminkan efektivitas upaya pemulihan aset yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memastikan aset hasil korupsi dapat kembali dimanfaatkan bagi kepentingan publik," ujar Mungki, Sabtu (28/3/2026).

Lelang digelar secara daring dan cukup ramai peminat. Ada sekitar 350 penawar yang ikut berebut 26 lot barang yang dilelang. Dari jumlah itu, 15 lot berhasil terjual. Rinciannya, 11 lot adalah barang bergerak seperti kendaraan dan barang elektronik, sementara 4 lot lainnya berupa properti tak bergerak.

Nah, kalau bicara nilai, properti lah yang mendominasi. Barang tidak bergerak terutama tanah dan bangunan menyumbang Rp10,266 miliar dari total perolehan. Jauh lebih besar dibanding barang bergerak seperti mobil, motor, jam tangan, hingga telepon genggam yang nilainya 'hanya' Rp719 juta.

Meski begitu, prosesnya tak sepenuhnya mulus. Awalnya, nilai penawaran bisa mencapai Rp10,985 miliar. Sayangnya, ada wanprestasi atau ingkar janji dari pemenang lelang dua lot telepon genggam senilai Rp62,8 juta. Alhasil, angka final yang bisa dikantongi KPK turun sedikit menjadi Rp10,922 miliar.

Mungki kembali menegaskan pentingnya langkah ini. Bagi KPK, urusan barang sitaan bukan cuma soal menyimpannya.

"Pengelolaan barang sitaan dan rampasan tidak hanya berhenti pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memastikan nilai ekonominya dapat kembali kepada negara secara optimal. Ini bagian penting dari strategi asset recovery KPK," tegasnya.

Jadi, lelang ini lebih dari sekadar cuan. Ini tentang mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik publik, setelah dikeruk oleh para koruptor.