Ini penting banget, apalagi kalau kita lihat tantangan ke depan. Perubahan iklim, misalnya, diprediksi bakal mengubah peta produksi pangan dunia. Makanya, Indonesia bersikukuh bahwa aturan global di sektor ini harus adil. Negara berkembang perlu diberi ruang untuk menjaga stabilitas pangan di dalam negerinya sendiri.
“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan,” kata Budi Santoso.
“Tujuannya jelas, agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kalau bicara perdagangan digital, posisi kita juga cukup jelas. Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif. Topiknya seputar masa depan moratorium bea masuk untuk transmisi elektronik (CDET) dan kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.
Pandangan Mendag, setiap kebijakan global di bidang e-commerce ini nggak boleh lepas dari realita. Artinya, harus mempertimbangkan kesenjangan digital yang masih lebar dan juga kebutuhan pembangunan negara berkembang.
“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” katanya.
Untuk pertemuan penting ini, delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Johni Martha, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan. Rencananya, selain menghadiri sidang utama, delegasi kita akan sibuk mengikuti berbagai pertemuan. Mulai dari pertemuan tingkat menteri, koordinasi dengan kelompok negara berkembang, sampai pertemuan bilateral. Semua itu dilakukan demi satu tujuan: memperkuat posisi tawar Indonesia dalam percaturan perdagangan internasional.
Artikel Terkait
Pimpinan Baru OJK Langsung Gelar Rapat Perdana Usai Dilantik di MA
Pemerintah Tetapkan WFH Wajib untuk Instansi, Imbauan untuk Swasta
Pemulihan Pascabencana Sumatera Diperkirakan Tembus Rp130 Triliun
Menkeu Tegaskan Indonesia Belum dalam Kondisi Darurat Energi