Menkeu Tegaskan Indonesia Belum dalam Kondisi Darurat Energi

Di tengah ketegangan Timur Tengah yang mengguncang pasar global, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa punya pesan yang cukup menenangkan. Indonesia, katanya, belum sampai pada titik gawat darurat energi. Pernyataan itu sekaligus menjawab langkah Filipina, tetangga kita, yang sudah lebih dulu mengambil sikap dengan memberlakukan status darurat dan kebijakan kerja dari rumah dua hari dalam seminggu.

Lantas, apa patokannya? Menurut Purbaya, darurat energi baru terjadi ketika pasokan benar-benar berhenti mengalir. Bukan sekadar soal harga yang melonjak.

"Darurat energi itu kalau misalnya suplainya berhenti. Itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya nggak ada itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).

"Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau dibilang darurat, enggak," tegasnya.

Meski begitu, nuansa was-was tetap ada. Purbaya mengakui, situasi saat ini memaksa pemerintah untuk berpikir lebih jauh. Dia mengingatkan pentingnya menyiapkan solusi jangka panjang, terutama jika eskalasi konflik di kawasan tak kunjung mereda. Pertanyaannya, apakah kita harus terus merasa deg-degan setiap kali ada gejolak global?

"Tapi kita harus siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus?" tanyanya retoris.

"Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus desain anggaran jelek segala macam?" tambah Purbaya, menyentil kemungkinan kritik yang bisa muncul jika fiskal negara terus-terusan tertekan.

Di sisi lain, soal kekhawatiran harga minyak dunia yang melambung, Menkeu tampaknya masih bisa bernapas lega. Pemerintah menjamin APBN 2026 punya bantalan yang cukup kuat untuk menahan guncangan. Untuk saat ini, belum ada rencana mengubah postur anggaran atau skema subsidi yang berlaku.

"Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga menjangkau tinggi sekali," jelasnya.

"Tapi pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN," kata Purbaya meyakinkan.

Intinya, pemerintah mengaku terus memantau dengan ketat setiap gejolak harga komoditas energi. Tujuannya jelas: melindungi daya beli masyarakat tanpa harus mengorbankan kesehatan anggaran negara dalam jangka panjang. Sebuah langkah penyeimbangan yang tidak mudah, tentunya.