Pemerintah Tetapkan WFH Wajib untuk Instansi, Imbauan untuk Swasta

- Rabu, 25 Maret 2026 | 22:15 WIB
Pemerintah Tetapkan WFH Wajib untuk Instansi, Imbauan untuk Swasta

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi, pemerintah sudah memutuskan soal kebijakan kerja dari rumah atau WFH. Namun begitu, pengumuman resminya bakal disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bukan dari mulutnya.

"Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong," kata Purbaya, Rabu (25/3/2026) di Kantor Kemenkeu. Dia menambahkan, "Nanti Pak Menko Perekonomian."

Soal teknis pelaksanaannya, tampaknya bakal berbeda antara sektor pemerintah dan swasta. Untuk instansi pemerintah, WFH ini sifatnya wajib. Tapi kalau untuk perusahaan swasta, kemungkinan besar cuma imbauan saja. Purbaya sendiri terlihat belum sepenuhnya yakin dengan detailnya.

"Saya enggak tahu, yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut," ujarnya. Lalu dia menambahkan, "Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib."

Di sisi lain, ada alasan strategis di balik pemilihan hari pelaksanaannya. Pemerintah memilih hari Jumat sebagai hari WFH. Logikanya sederhana: hari Jumat kan jam kerjanya paling pendek. Jadi, kalau ada dampak terhadap produktivitas, kerugiannya bisa ditekan serendah mungkin.

"Kalau diliburkan kan dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas," jelas Purbaya. "Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss-nya paling kecil."

Kebijakan ini juga dikaitkan dengan target pemerintah memangkas konsumsi BBM hingga 20 persen. Memang, proyeksi penurunan penggunaan bahan bakar akan terjadi. Tapi Purbaya mengingatkan, kita harus lihat gambaran yang lebih luas, terutama dari sisi penerimaan negara.

Baginya, keuntungannya mungkin tidak cuma dari penghematan BBM. "Hemat saya mungkin enggak di sananya," katanya. "Karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga."

Intinya, pemerintah sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Tujuannya jelas: memastikan kebijakan WFH ini tidak sampai mengganggu stabilitas fiskal negara. Semuanya tampak sudah dipertimbangkan matang, tinggal menunggu pengumuman resminya saja.

Editor: Novita Rachma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar