Indonesia Bawa Agenda Prioritas ke Konferensi Tingkat Menteri WTO di Kamerun

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-14 di Yaoundé, Kamerun, akhir Maret nanti, sudah di depan mata. Pemerintah Indonesia sendiri tak mau main-main. Mereka bakal membawa sejumlah agenda prioritas yang dianggap strategis ke meja perundingan multilateral itu.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia pada reformasi WTO. Menurutnya, reformasi ini harus bisa memperkuat sistem perdagangan global, tapi prinsip-prinsip dasar organisasi jangan sampai ditinggalkan. Manfaatnya, terutama, harus dirasakan oleh negara-negara berkembang.

“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang,” ujar Mendag dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).

“Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” tambahnya.

Lalu, isu apa saja yang bakal diperjuangkan? Daftarnya cukup panjang. Mulai dari subsidi perikanan, pertanian, sampai perdagangan elektronik. Juga ada pembahasan soal inkorporasi kesepakatan joint initiative dan isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Nah, agar posisi Indonesia solid, agenda-agenda ini sudah dikoordinasikan secara intens dengan berbagai kementerian dan lembaga di dalam negeri. Jadi, delegasi kita di Kamerun nanti punya pijakan yang kuat.

Di sisi lain, Indonesia juga berencana melanjutkan keterlibatan aktifnya dalam beberapa perundingan spesifik. Misalnya, negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS). Begitu pula dengan pembahasan sektor pertanian yang menyoroti ketahanan pangan, termasuk soal kebijakan cadangan pangan pemerintah.

Ini penting banget, apalagi kalau kita lihat tantangan ke depan. Perubahan iklim, misalnya, diprediksi bakal mengubah peta produksi pangan dunia. Makanya, Indonesia bersikukuh bahwa aturan global di sektor ini harus adil. Negara berkembang perlu diberi ruang untuk menjaga stabilitas pangan di dalam negerinya sendiri.

“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan,” kata Budi Santoso.

“Tujuannya jelas, agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Kalau bicara perdagangan digital, posisi kita juga cukup jelas. Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif. Topiknya seputar masa depan moratorium bea masuk untuk transmisi elektronik (CDET) dan kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.

Pandangan Mendag, setiap kebijakan global di bidang e-commerce ini nggak boleh lepas dari realita. Artinya, harus mempertimbangkan kesenjangan digital yang masih lebar dan juga kebutuhan pembangunan negara berkembang.

“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” katanya.

Untuk pertemuan penting ini, delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Johni Martha, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan. Rencananya, selain menghadiri sidang utama, delegasi kita akan sibuk mengikuti berbagai pertemuan. Mulai dari pertemuan tingkat menteri, koordinasi dengan kelompok negara berkembang, sampai pertemuan bilateral. Semua itu dilakukan demi satu tujuan: memperkuat posisi tawar Indonesia dalam percaturan perdagangan internasional.