Di sisi lain, Tito merasa skema ini bukan hal yang asing. Pemerintah punya pengalaman serupa, bahkan dengan skala yang lebih ekstrem, saat pandemi Covid-19 melanda. Saat itu, kerja dari kantor atau WFO sempat dipangkas hingga hanya 25 persen. "Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru," tuturnya dengan nada yakin.
Bagaimana dengan kesiapan pemerintah daerah? Menurut Mendagri, seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja, butuh sedikit penyesuaian untuk kepala daerah yang baru saja menjabat. Poin-poin krusial seperti layanan transportasi, rumah sakit, dan kebersihan harus tetap berjalan tanpa gangguan.
Latar belakang rencana ini, seperti diketahui, adalah upaya pemerintah menghemat konsumsi BBM nasional. Gejolak akibat perang AS-Iran memicu kekhawatiran, dan WFH dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk mengurangi mobilitas.
Nah, tinggal tunggu pengumuman resmi dari Pak Menko.
Artikel Terkait
Pembatasan Truk Gandengan Tetap Berlaku hingga 29 Maret Meski Puncak Arus Balik Lewat
Film Indie Iron Lung Karya Markiplier Raup Rp878 Miliar dari Modal Minim
Korban Tewas Kecelakaan Mudik Lebaran 2026 Turun 28 Persen
Libur Lebaran 2026, 500 Ribu Lebih Wisatawan Serbu Monas, Ragunan, dan Ancol