Kemensos Salurkan Rp700 Miliar Bantuan Tahap Pertama untuk Korban Bencana di Sumatera

Kementerian Sosial baru saja merampungkan penyaluran bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nilainya tak main-main, lebih dari Rp700 miliar sudah sampai ke tangan yang membutuhkan. Padahal, total anggaran yang disiapkan pemerintah jauh lebih besar, menembus angka Rp2 triliun.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengonfirmasi hal ini dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu lalu. Menurutnya, penyaluran tahap pertama itu sudah selesai. Namun begitu, proses belum berhenti. Saat ini, pihaknya sedang menggarap tahap berikutnya senilai Rp218 miliar.

"Ini bagian dari komitmen kami untuk mempercepat pemulihan," ujar Mensos.

Dana sebesar Rp218 miliar itu rencananya akan menyentuh sekitar 67 ribu kepala keluarga. Tak cuma itu, bantuan juga bersifat individu berupa jaminan hidup atau jadup, yang diperuntukkan bagi sekitar 270 ribu jiwa.

Nah, soal rincian santunannya, ada beberapa kategori. Untuk ahli waris korban meninggal yang jumlahnya lebih dari seribu orang pemerintah memberi Rp15 juta per orang. Sementara korban dengan luka berat mendapat santunan masing-masing Rp5 juta.

Di sisi lain, bantuan juga datang dalam bentuk lain. Ada bantuan isian rumah senilai Rp3 juta per keluarga. Lalu, ada pula stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta untuk membantu mereka bangkit kembali.

Khusus jadup yang dipakai beli lauk-pauk, besarnya Rp450.000 per orang per bulan. Bantuan ini akan mengalir selama tiga bulan.

Yang menarik, Saifullah menekankan soal mekanisme verifikasi. Prosesnya ketat banget. Data penyintas dicek berlapis, mulai dari BNPB, pemda, hingga verifikasi NIK di Kementerian Dalam Negeri. Bahkan Kejaksaan dan Kepolisian dilibatkan untuk memastikan akuntabilitas data.

"Pedoman kami adalah data valid yang sudah ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera," jelasnya.

Untuk mengantarkan bantuan langsung ke keluarga terverifikasi, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia. Kerja sama ini diharapkan bisa memastikan bantuan tepat sasaran.

Lalu, bagaimana jika dana yang ada ternyata kurang? Saifullah menyebut Kemensos tak akan tinggal diam. Mereka siap mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan.

Tujuannya satu: memastikan semua warga terdampak dapat bantuan pemulihan yang memadai. Upaya ini jelas butuh waktu, tapi setidaknya prosesnya sudah bergulir.