Kemenhaj Siapkan Dua Skenario Haji 2026 Antisipasi Konflik Timur Tengah

Menteri Haji dan Umrah, Mohamad Irfan Yusuf, baru saja mengungkap rencana pemerintah menyikapi situasi Timur Tengah yang memanas. Menghadapi konflik yang belum reda, Kemenhaj ternyata sudah menyiapkan dua skenario utama untuk haji 2026. Gus Irfan sapaan akrabnya menyebut keselamatan jemaah adalah hal yang paling utama.

“Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi,” tegasnya.

Perkataan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu lalu.

Skenario pertama? Ibadah haji tetap diberangkatkan. Tapi dengan syarat: Arab Saudi membuka penyelenggaraan, dan Indonesia bersedia mengambil risiko yang mungkin lebih tinggi. Nah, untuk mengantisipasi bahaya, pemerintah membuka opsi rute penerbangan baru. Rute ini akan menghindari sepenuhnya kawasan rawan seperti Irak, Syria, Iran, Israel, UAE, dan Qatar.

Jalurnya akan dialihkan ke Selatan, lewat Samudera Hindia, lalu masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lain yang disepakati. Tentu saja, koordinasi intens dengan Pemerintah Arab Saudi terus dilakukan untuk memastikan zona penerbangan benar-benar aman.

Namun begitu, pengalihan rute ini bukan tanpa konsekuensi. Waktu tempuh bakal lebih panjang. Bisa jauh lebih panjang. Imbasnya, pesawat-pesawat dengan jangkauan terbatas harus mendarat untuk isi bahan bakar di negara ketiga. Belum lagi soal slot waktu penerbangan yang harus diatur ulang agar jadwal keberangkatan dan kepulangan tetap tepat waktu.

“Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan,” ujar Gus Irfan. Ya, anggaran pasti membengkak karena penambahan jarak dan waktu tempuh itu.

Di sisi lain, ada skenario kedua yang lebih hati-hati. Bagaimana jika Saudi membuka pintu, tapi Indonesia justru memutuskan untuk membatalkan? Opsi ini diambil jika risiko dinilai terlalu besar bagi nyawa jemaah.

Kalau sampai ini terjadi, pemerintah akan turun tangan lewat jalur diplomasi. Negosiasi tingkat tinggi dengan Kerajaan Arab Saudi mutlak diperlukan. Tujuannya agar dana yang sudah disetor untuk akomodasi, transportasi, dan layanan lainnya tidak hangus. Harapannya, dana itu bisa dialihkan untuk haji tahun 2027 tanpa dikenai penalti.

“Dan ini berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan penolakan juga ada saja sehingga kami juga selalu mengantisipasinya,” tutup Menhaj. Semuanya masih mungkin, dan mereka berusaha siap untuk segala kemungkinan.