Peneliti Soroti Kunci Transparansi dan Insentif dalam Governance Reset BUMN

Langkah 'governance reset' yang digaungkan Danantara Indonesia untuk BUMN menuai tanggapan. Banyak yang melihat ini sebagai langkah awal yang positif, sebuah upaya untuk membenahi badan usaha milik negara dari dalam.

Mohamad Dian Revindo, peneliti dari LPEM FEB UI, menyebut langkah ini bisa jadi fondasi penting. Menurutnya, ini bukan sekadar soal administrasi yang rapi, tapi lebih dari itu.

"Jadi, governance reset tidak seharusnya berhenti pada pembenahan administratif. Namun dapat mewujudkan visi membawa BUMN menjadi instrumen utama pembangunan nasional," kata Revindo dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia melihat reset ini punya dua sisi. Dalam jangka pendek, ini adalah tindakan korektif. Pembedahan neraca, audit aset semua itu untuk menjawab persoalan lama yang menggerogoti BUMN.

"Seperti inefisiensi aset, tumpang tindih investasi, serta kualitas tata kelola yang belum merata antar perusahaan," ujarnya.

Namun begitu, untuk jangka panjang, Revindo berpendapat ini harus jadi momentum reposisi strategis. Intinya, negara harus tetap memegang kendali efektif di sektor-sektor krusial. Energi, infrastruktur, pangan, dan logistik adalah contohnya, sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup banyak orang.

Ia pun merujuk pada pola global. "Dalam konteks global, banyak negara menggunakan state-owned enterprises sebagai instrumen kebijakan industri dan kedaulatan ekonomi. OECD (2023 dan 2024) mencatat bahwa BUMN tetap memainkan peran strategis dalam sektor energi, transportasi, dan keuangan di banyak negara," katanya.

Soal dampaknya, Revindo yakin langkah Danantara ini akan disorot pasar. Pertanyaan besarnya: akankah BUMN bisa konsisten dengan standar internasional? Kuncinya, kata dia, ada pada transparansi.

Kalau prosesnya transparan, kredibilitas BUMN di mata investor dan lembaga pemeringkat bisa melambung. Sebaliknya, jika perubahan ini cuma dipandang sebagai polesan kosmetik untuk mempercantik laporan keuangan, ya akibatnya bisa buruk. Justru memicu ketidakpastian.

"Untuk itu, alignment dengan standar global dan transparansi komunikasi publik menjadi kunci," tegasnya.

Ada satu hal lagi yang ia ingatkan. Reset ini harus menyentuh sistem insentif manajemen, mekanisme pengawasan, dan indikator kinerja yang berorientasi pada penciptaan nilai. Jangan cuma struktur dan administrasi yang diutak-atik.

Kalau cuma itu, risikonya besar: resistensi internal. Karyawan dan manajemen bisa ogah-ogahan.

"Jika perubahan hanya bersifat administratif, resistensi akan tetap muncul. Tetapi jika reformasi menciptakan insentif yang lebih jelas dan profesional, maka adaptasi biasanya dapat terjadi secara bertahap. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi sangat bergantung pada perubahan sistem insentif dan akuntabilitas manajemen," papar Revindo.

Di sisi lain, pihak Danantara Indonesia sendiri telah menyampaikan komitmennya. Rohan Hafas, Managing Director Stakeholder Management Danantara, menegaskan reset ini bagian dari komitmen manajemen baru.

"Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel," jelas Rohan.

Jadi, langkahnya sudah diambil. Tinggal eksekusi dan konsistensinya yang akan menentukan akhirnya. Apakah ini benar-benar jadi awal kebangkitan, atau sekadar wacana lagi? Waktu yang akan menjawab.