Pemerintah Tegaskan Tata Kelola Tanah yang Baik Kunci Tarik Investasi dan Redam Konflik

Pengelolaan tanah yang adil dan transparan punya dampak positif yang nyata. Salah satunya, bisa mengurangi penguasaan tanah berlebihan oleh segelintir pihak. Selain itu, hak-hak masyarakat pun jadi lebih terlindungi, dan potensi konflik agraria yang kerap memanas bisa diredam.

Di sisi lain, kepastian soal lahan ini juga punya peran krusial. Ia jadi penopang utama bagi pembangunan kawasan industri dan ekonomi baru. Bagi para investor, ini adalah pertimbangan pertama dan utama.

“Bagi investor, salah satu hal pertama yang dilihat adalah kepastian hukum atas lahan. Karena itu, tata kelola pertanahan yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Kurnia Ramadhana dalam sebuah acara silaturahmi ramadan bersama media di Jakarta, belum lama ini.

Kurnia juga menyinggung komitmen pemerintah dalam menata sektor agraria. Ia menyebut pembentukan Satgas PKH yang fokus menertibkan aktivitas ilegal di hutan sebagai salah satu bentuknya.

Semua upaya itu, menurutnya, bermuara pada satu tujuan. Yakni melindungi hak dasar rakyat, termasuk masyarakat adat, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi nasional.

“Presiden menaruh perhatian yang sangat besar pada perlindungan hak masyarakat dalam isu pertanahan. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga, termasuk Badan Bank Tanah, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Komunikasi Pemerintah, menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan optimal dan dipahami publik secara luas,” katanya menegaskan.