Menlu RI Tekankan Pentingnya Keselarasan Dewan Keamanan PBB dan Board of Peace untuk Palestina

MURIANETWORK.COM - Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan pentingnya keselarasan antara Dewan Keamanan PBB dan Dewan Perdamaian (Board of Peace) dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Pernyataan ini disampaikannya dalam pidato di New York, Amerika Serikat, dan akan menjadi pesan inti Indonesia pada pertemuan perdana Board of Peace, Kamis (19/2/2026). Menlu menekankan bahwa meski memiliki jalur berbeda, kedua lembaga itu harus saling memperkuat, bukan melemahkan, agenda perdamaian global.

Keselarasan sebagai Kunci Kredibilitas

Dalam paparannya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Sugiono menguraikan bahwa Dewan Keamanan dan Board of Peace memang dibangun dengan mandat serta pendekatan yang tidak sepenuhnya sama. Namun, perbedaan itu tidak boleh berujung pada arah kebijakan yang bertolak belakang. Menurutnya, koherensi antara kedua badan tersebut justru menjadi penopang utama efektivitas dan legitimasi upaya perdamaian internasional, khususnya dalam konteks konflik Gaza yang kompleks.

Sugiono secara khusus mengingatkan tentang risiko jika terjadi ketidakselarasan. "Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” tegasnya.

Landasan Hukum dan Komitmen Indonesia

Dasar argumen Menlu Sugiono bersumber dari kerangka hukum internasional yang sudah ada. Dia menjelaskan bahwa pembentukan Board of Peace sendiri merupakan amanat langsung dari Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB. Resolusi bersejarah itu tidak hanya memayungi lahirnya dewan baru tersebut, tetapi juga merancang skema komprehensif untuk mengakhiri konflik, termasuk pembentukan Pasukan Penstabilan Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace tidak akan bergeser dari prinsip-prinsip dasar yang dianut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komitmen ini dinyatakan dengan jelas oleh Sugiono. "Keterlibatan kami akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme," ungkapnya.