Anggota DPR Soroti Dampak Mahalnya Tiket Pesawat pada Kesehatan dan Pendidikan

Di ruang rapat Komisi V DPR, Rabu (11/3/2026) lalu, isu tiket pesawat yang mahal kembali mencuat. Kali ini, Saadiah Uluputty, anggota fraksi PKS, yang menyuarakannya. Ia tak cuma melihat persoalan ini dari kacamata bisnis semata. Menurutnya, dampaknya jauh lebih luas, menyentuh hal-hal mendasar seperti kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Rapat yang dihadiri Menteri Perhubungan Duddy Purwagandhi itu memang membahas persiapan mudik Lebaran 2026. Namun, pembicaraan merembet ke soal keterjangkauan tarif udara sehari-hari.

"Transportasi udara punya peran strategis," ujar Saadiah.

"Fungsinya membuka akses ekonomi dan mendorong pariwisata. Jadi, kebijakan tarifnya nggak bisa cuma dilihat dari perspektif bisnis belaka."

Ia menekankan, pesawat kini sudah jadi kebutuhan primer, bukan sekadar pilihan gaya hidup. Logikanya sederhana: saat tiket mahal, mobilitas orang jadi terbatas. Akses untuk berobat ke kota besar, menempuh pendidikan yang lebih baik, atau menjalankan usaha, otomatis ikut tersendat.

Persoalan klasik di Indonesia Timur juga ia singgung. Mahalnya harga barang di wilayah itu, salah satu penyebab utamanya ya soal transportasi ini. Biaya logistik yang membengkak karena tarif pesawat yang tinggi, akhirnya dibebankan ke konsumen.

"Makanya harga barang di sana selalu tinggi. Salah satu faktornya ya transportasi," jelasnya.

Ia lalu menggarisbawahi pernyataan Ketua Komisi V. "Seperti disampaikan Pak Ketua tadi, transportasi udara ini bukan cuma untuk kalangan elite. Ini transportasi yang masif. Bukan pilihan, tapi kebutuhan."

Lalu, apa solusinya? Saadiah punya beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah harus memastikan kebijakan penurunan biaya seperti pajak dan tarif bandara benar-benar dirasakan rakyat. Jangan sampai potongan di level kebijakan malah menguap di tengah jalan, tidak sampai ke harga tiket.

"Penghapusan PPn avtur untuk penerbangan dalam negeri juga perlu," tegasnya.

Langkah itu diharapkan bisa menekan ongkos operasi maskapai.

"Dengan begitu, tarif bisa ditekan. Di sisi lain, pengawasan terhadap penerapan tarif batas atas di rute-rute padat harus lebih humanis tapi tegas. Wacana penurunan harga sudah ada, tapi di lapangan tiket masih terasa memberatkan," pungkas Saadiah.