Gagap di Darat, Kalah di Maya: Potret Buram Komunikasi Bencana di Sumatera

Duka datang bertubi-tubi ke Sumatera. Di Aceh, banjir merendam ribuan rumah. Di Sumatera Utara, tanah longsor menggerus kehidupan. Sementara di Sumatera Barat, galodo banjir lahar dingin yang ganas menyapu lembah. Pulau ini benar-benar sedang dihajar bencana hidrometeorologi yang masif. Tapi, di balik semua kerusakan yang terlihat jelas itu, ada krisis lain yang diam-diam merusak. Sering luput dari perhatian, yaitu krisis komunikasi.

Bayangkan penanganan bencana sebagai sebuah peperangan. Saat ini, pemerintah seperti kalah di dua front sekaligus. Di lapangan, koordinasi terasa gagap dan tumpang tindih. Sementara di dunia digital, narasi resmi mereka kalah cepat oleh jari-jari lincah netizen. Hasilnya, potret penanganan musibah ini jadi buram. Masyarakat bingung, siapa sebenarnya yang memimpin? Dan informasi mana yang bisa dipegang?

Gagap di Darat: Ego Sektoral yang Membingungkan

Istilah "Gagap di Darat" ini bukan soal alat berat yang lambat. Ini soal informasi yang macet karena koordinasi yang amburadul. Dalam krisis di Aceh, Sumbar, dan Sumut, penyakit lama birokrasi kita kambuh lagi: ego sektoral.

Komunikasi masih berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, Balai Jalan Nasional, sampai aparat keamanan, kerap mengeluarkan pernyataan yang tidak nyambung satu sama lain.

Contoh nyatanya? Informasi jalur alternatif. Sering banget terjadi. Di satu titik, petugas menyuruh lewat jalur A. Eh, begitu sampai di lokasi, instansi lain bilang jalur itu tidak bisa dilalui. Kebingungan seperti ini berakibat fatal. Di saat warga butuh kepastian untuk mengirim logistik atau mengevakuasi diri, mereka malah dapat "bola ping-pong" birokrasi.

Tanpa pusat komando tunggal yang benar-benar berfungsi, komunikasi di darat jadi ramai tapi tak jelas. Warga di lokasi bencana akhirnya lebih percaya pada naluri dan info dari mulut ke mulut ketimbang arahan resmi yang kaku dan kerap telat sampai.

Kalah di Maya: Tertinggal oleh "Jurnalisme TikTok"

Kalau di darat mereka gagap, di dunia maya pemerintah jelas tertinggal jauh. Kita sekarang hidup di zaman dimana video banjir bandang di Agam bisa viral di TikTok cuma dalam hitungan detik. Ditonton jutaan orang dan memicu kepanikan, jauh sebelum pemerintah selesai merangkai rilis pers.

Intinya, pemerintah gagal paham. Di komunikasi krisis digital, kecepatan adalah segalanya.

Pola yang ada sekarang cenderung reaktif, bukan proaktif. Narasi resmi biasanya muncul cuma buat klarifikasi hoaks atau menenangkan situasi yang udah memanas. Posisinya jadi pengikut, sementara yang jadi trendsetter informasi justru warga biasa dengan ponsel di tangan.

Kekalahan di dunia maya ini berbahaya, lho. Ketika ruang informasi kosong dari suara resmi negara, yang akan mengisinya adalah spekulasi, teori konspirasi, dan data palsu. Orang yang panik mana sempat buka website BPBD yang jarang di-update? Mereka pasti buka grup WhatsApp atau media sosial. Di situlah pertempuran persepsi dimenangkan. Dan sayangnya, di menit-menit krusial itu, pemerintah seringnya malah absen.

Potret Buram: Hilangnya Empati dalam Data

Gabungan dari kegagapan di darat dan kekalahan di maya menghasilkan sebuah "potret buram". Buram karena publik tidak melihat wajah negara yang utuh dan punya rasa empati.

Komunikasi pejabat sering terjebak pada angka-angka statistik yang dingin. Berapa ton beras, berapa buah tenda, estimasi kerugian sekian miliar. Memang data itu penting. Tapi bagi korban yang kehilangan keluarganya, angka-angka itu terasa hampa dan tak bernyawa.

Pemerintah kerap lupa menyuntikkan empati dalam pesan-pesan mereka. Jarang terdengar narasi yang mengakui ketakutan dan trauma warga. Yang lebih sering terdengar justru imbauan normatif seperti "tetap waspada" – terdengar klise di telinga mereka yang rumahnya sudah hanyut terbawa arus.

Bencana di Sumatera ini seharusnya jadi alarm keras. Pemerintah tidak bisa lagi menangani bencana di era digital dengan gaya komunikasi jadul.

Kita butuh revolusi komunikasi bencana. Di darat, harus ada satu suara komando yang tegas, melintasi sekat-sekat instansi. Di dunia maya, pemerintah harus jadi sumber informasi tercepat, bukan yang paling lambat.

Jika kondisi "Gagap di Darat" dan "Kalah di Maya" ini dibiarkan terus, bayarannya bukan cuma kerugian materi. Yang lebih mahal adalah runtuhnya kepercayaan rakyat pada negara. Saat bencana menerpa, rakyat butuh pelita informasi yang terang benderang. Bukan potret buram yang justru menambah kebingungan.