Konflik Timur Tengah Dorong Inflasi dan Tekan Rupiah, Pelaku Usaha Waspada

Konflik di Timur Tengah antara AS, Israel, dan Iran masih terus berlangsung, dan dampaknya ternyata merambat jauh hingga ke meja para pengusaha di Indonesia. Yang jadi sorotan utama? Inflasi harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang makin terasa. Situasi ini bikin banyak pelaku usaha was-was.

Naiknya harga minyak dunia, misalnya, langsung berimbas pada rantai pasok. Biaya produksi dan distribusi, terutama logistik internasional, ikut terdongkrak. Akibatnya, beban operasional bisnis pun semakin berat.

Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, mengaku khawatir dengan situasi ini. Menurutnya, risk premium harga minyak dan gas yang meningkat berpotensi besar mendorong kenaikan biaya logistik ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

"Dampak terhadap sektor usaha sendiri akan beragam. Industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung," tutur Sanny, Selasa (10/3/2026).

Dia bilang, sektor padat karya termasuk yang paling rentan. Soalnya, margin bisnis di sektor ini tipis dan sangat sensitif terhadap goncangan biaya distribusi, bahan baku impor, plus permintaan ekspor yang bisa terganggu. Jadi, dampak makro ekonomi dari konflik ini akhirnya berujung pada kinerja korporasi.

Memang, neraca dagang kita tidak terlalu bergantung pada Iran atau Israel. Tapi, efeknya tetap akan dirasakan perusahaan. Menurut Sanny, jalur pengaruhnya lebih ke hal-hal tidak langsung.

"Efek tidak langsung melalui harga energi global, disrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar, dan sentimen pasar keuangan menjadi faktor yang jauh lebih relevan bagi dunia usaha nasional," ujarnya.

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Untuk jangka pendek, Sanny menitikberatkan pada langkah mitigasi yang realistis. Pelaku usaha kini fokus pada penyesuaian struktur biaya, meningkatkan efisiensi operasional, hingga mengelola risiko valuta asing dengan lebih disiplin. Diversifikasi sumber pasokan dan pemanfaatan instrumen lindung nilai juga jadi opsi.

"Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut," jelas Sanny.

Di sisi lain, Apindo juga mendorong pemerintah untuk bertindak. Mereka ingin stabilitas harga energi dan pangan dijaga, cadangan logistik strategis diperkuat. Kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, serta dukungan terarah untuk sektor yang terdampak, dinilai sangat krusial.

Sanny juga mengingatkan soal beban subsidi energi. Kalau harga energi tetap tinggi, anggaran untuk subsidi bisa membengkak. Ini berisiko memberi tekanan ekstra pada defisit dan utang negara.

"APINDO menilai penting bagi pemerintah untuk mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan," tuturnya.

Terakhir, soal diplomasi. Pengusaha berharap pemerintah bisa memitigasi risiko konflik melalui jalur ini. Kabar baiknya, Indonesia dinilai tidak akan terseret ke dalam pusaran konflik geopolitik secara langsung.

Stabilitas politik dan kredibilitas diplomasi, kata Sanny, adalah fondasi penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Pada akhirnya, koordinasi kebijakan yang solid dan terukurlah yang akan menentukan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang serba tak pasti ini.