Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Digelar di Palembang, Kemendagri dan detikcom Bahas Inflasi hingga Creative Financing

Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 resmi dimulai. Pembukaan diskusi dilakukan langsung oleh Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting, di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).

Dalam sambutannya, Alfito menyebut ada empat topik utama yang bakal dibedah. Mulai dari urusan stunting, sampai bagaimana pemerintah daerah bisa lebih jeli dalam urusan creative financing.

“Kita akan berdiskusi tentang pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting serta peningkatan creative financing,” ujarnya membuka sesi.

Forum ini sebenarnya bukan sekadar acara biasa. Kata Alfito, ini adalah inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nah, Kemendagri lalu menggandeng detikcom untuk jadi fasilitator kegiatan. Semacam mitra diskusi, gitu lah.

Menariknya, Sumatera jadi pulau pertama yang dipilih buat menghelat acara ini. Menurut Alfito, topik yang diangkat terasa pas banget apalagi setelah tiga wilayah di utara Sumatera dilanda bencana tahun lalu. Situasinya masih belum sepenuhnya pulih.

“Diskusi kali ini bukan diskusi yang mudah. Kita sudah tahu kondisinya seperti apa. Apalagi Sumatera, ada tiga provinsi di utara yang masih berjuang mengendalikan kondisi pascabencana. Begitu juga daerah-daerah lain, harus berusaha lebih keras lagi,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, tantangan sekarang nggak cuma dari dalam negeri. Geopolitik global ikut mempengaruhi. Belum lagi soal keterbatasan anggaran yang bikin prioritas pembangunan mesti dipilih dengan hati-hati.

“Kita tahu bersama, isunya tidak hanya dari internal. Tapi bagaimana geopolitik berpengaruh terhadap kehidupan di Indonesia. Termasuk juga bagaimana kita memfokuskan pembangunan karena ada keterbatasan-keterbatasan,” sambungnya.

Setelah Alfito membuka diskusi, giliran Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang memberi paparan awal. Bima mencoba memotret perubahan langgam kepemimpinan kepala daerah sejak Pilkada langsung digelar pada 2005. Ia membagi gaya kepemimpinan itu ke dalam tiga gelombang.

Gelombang pertama, kata Bima, ditandai dengan kepala daerah yang dekat dengan rakyat dan fokus pada kebutuhan dasar. Ikonnya? Joko Widodo saat jadi Wali Kota Solo. Saat itu, pendekatan pro-rakyat seperti UMKM dan lapangan kerja jadi andalan.

“Gelombang pertama, kepala daerah yang menjadi media darling saat itu adalah Wali Kota Solo, Pak Idham Samawi, Bupati Sragen; ikonnya waktu itu Pak Jokowi. Dikenal karena inovasi yang khas pada kebutuhan dasar: di Bali itu kesehatan, Pak Jokowi itu lapangan pekerjaan, UMKM, dan hal-hal lain yang menyentuh dasar masyarakat,” papar Bima.

Lalu masuk ke gelombang kedua. Di fase ini, muncul kepala daerah dengan terobosan yang lebih progresif. Nama seperti Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, hingga Abdullah Azwar Anas jadi representasinya. Inovasi mulai bergeser ke arah smart city, kolaborasi, dan kebijakan yang sedikit nyeleneh tapi berdampak.

“Ada gelombang berikutnya setelah angkatannya Pak Jokowi, yaitu Ibu Risma, Pak Ridwan Kamil, Azwar Anas Banyuwangi, dan seterusnya. Yang batch kedua ini juga dikenal dengan hal-hal yang khas. Kalau fase pertama itu kebutuhan dasar, fase kedua itu inovasi-inovasi yang breakthrough. Mulailah kita semua familiar dengan Smart City, mulailah familiar dengan istilah inovasi dan kolaborasi,” ujarnya.

Sampai di era sekarang, Bima mengakui, kepala daerah menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Bahkan, ada yang bilang jadi kepala daerah sekarang itu rasanya paling nggak enak. Kenapa? Karena ruang gerak daerah dinilai makin sempit, terjepit oleh program prioritas nasional.

“Dan hari ini mungkin Bapak-Ibu semua masuk gelombang ketiga atau gelombang keempat dengan tantangan yang juga bisa sama, bisa beda. Ada yang mengatakan bahwa saat ini adalah masa yang paling nggak enak menjadi kepala daerah. Saya yakin yang ini pasti ada yang mencoba tepuk tangan nih ya,” katanya sambil tersenyum.