“Yang jelas MBG bagus, tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu,” tambahnya.
Selain efisiensi di MBG, pemerintah juga punya opsi lain. Misalnya, menggeser jadwal pelaksanaan proyek infrastruktur. Beberapa pekerjaan di Kementerian PUPR, seperti pembangunan jembatan atau sekolah, bisa saja dialihkan ke tahun anggaran depan untuk meredam tekanan fiskal tahun ini.
Lalu, bagaimana dengan harga BBM subsidi? Soal yang selalu sensitif ini pun tak luput dari pembahasan. Menkeu dengan jelas menyebut kenaikan harga sebagai "last resort" atau pilihan terakhir. Opsi ini hanya akan diambil jika keadaan benar-benar ekstrem.
“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain yang kita share dengan masyarakat sebagian,” katanya.
Dia memberi contoh, jika harga minyak dunia tiba-tiba melonjak gila-gilaan ke level USD 185 per barel, barulah opsi itu mungkin dipertimbangkan. Untuk saat ini, fokusnya tetap pada langkah-langkah penghematan dan efisiensi anggaran di dalam pemerintahan.
Anggaran MBG yang membengkak dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun di tahun ini jelas menjadi beban baru. Dalam situasi harga minyak yang tidak menentu, setiap rupiah harus dihitung dengan cermat. Pemerintah, lewat penjelasan Purbaya, berusaha mencari jalan tengah: menjaga program prioritas sekaligus menahan laju defisit. Sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah.
Artikel Terkait
PNM Gelar Program Ramadan Madani untuk Tebar Santunan dan Edukasi Anak
Menkeu Siapkan Injeksi Likuiditas Rp100 Triliun dengan Skema Fleksibel
DAMRI Resmi Buka Rute Langsung Jakarta-Bali, Tiket Mulai Rp590 Ribu
Lebaran 2026: Lebih dari Setengah Tiket Kereta Jarak Jauh dari Jakarta Telah Terjual