Menkeu Siapkan Injeksi Likuiditas Rp100 Triliun dengan Skema Fleksibel

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa punya rencana baru. Ia akan menambah injeksi dana pemerintah ke perbankan nasional, dengan nilai yang tak main-main: Rp100 triliun. Tujuannya jelas, menjaga likuiditas pasar dan memastikan perekonomian tetap bergerak di tengah dinamika fiskal yang ada.

Namun begitu, skema kali ini berbeda. Kalau sebelumnya dana ditempatkan dalam bentuk deposit jangka panjang, sekarang lebih dinamis. Pemerintah ingin punya ruang gerak untuk menarik dana itu kapan saja, jika diperlukan untuk membiayai belanja negara.

“Nanti, mungkin Rp100 triliun lagi yang bisa keluar-masuk. Artinya, tidak terikat dalam deposit jangka panjang, tapi jangka pendek dan fleksibel,”

Demikian penjelasan Purbaya saat berbicara di hadapan media di kantornya, Jakarta, Jumat lalu.

Dari mana sumber dananya? Ternyata, ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) seperti sebelumnya. Purbaya mengungkapkan, pemerintah akan memanfaatkan dana belanja yang masih mengendap di Bank Indonesia. Dana yang belum terserap itu akan dialihkan agar bisa diakses perbankan.

“Kalau yang sampai Rp300 triliun itu sudah nganggur tuh, tapi yang tambahan mungkin ya. Daripada ditaruh di BI, perbankan tidak punya akses, kami pindahkan ke situ (perbankan) untuk menambah uang di sistem perekonomian,”

ujarnya.

Fleksibilitas, menurutnya, adalah kunci. Dengan cara ini, anggaran tetap siap pakai untuk kebutuhan belanja pusat maupun daerah.

“Kalau nanti mau kita belanjakan bisa langsung keluar. Tapi, sebelum dipakai, setidaknya bisa membantu sistem perekonomian,”

tambah Purbaya.

Di sisi lain, ada kepastian lain yang diberikan pemerintah. Penempatan dana sebesar Rp200 triliun yang sudah ada di bank-bank Himbara, akan diperpanjang masa berlakunya hingga September 2026. Keputusan ini diambil untuk meredam kekhawatiran perbankan menyambut jatuh tempo dana tersebut di pertengahan Maret ini.

"Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo pada 13 Maret 2026, akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas, karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar,"

tegas Menkeu.

Sampai saat ini, total penempatan pemerintah sebelum sebagian ditarik untuk belanja mencapai Rp276 triliun. Rinciannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing dapat Rp80 triliun. Lalu Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun, dan Bank DKI menyusul dengan Rp1 triliun.

Meski konsepnya sudah matang, eksekusi rencana tambahan Rp100 triliun itu belum bisa langsung jalan. Purbaya menyatakan masih menunggu hasil kajian dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti. Tanggal pastinya? Masih harus ditunggu.