Pemerintah Tanggapi Penurunan Outlook Fitch dengan Sorot Fundamental Ekonomi yang Kuat

Respons dari pemerintah datang tak lama setelah Fitch Rating mengubah prospek surat utang Indonesia. Outlook yang semula stabil bergeser ke negatif, meski peringkatnya tetap di level BBB. Langkah lembaga pemeringkat global itu langsung dijawab Kementerian Keuangan dengan membeberkan sederet indikator yang, menurut mereka, membuktikan fundamental ekonomi kita sebenarnya kuat.

Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas makro. "Percepatan belanja dan stimulus ekonomi dilakukan secara terukur," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan, semua kebijakan diambil untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, tapi dengan prinsip utama: APBN harus sehat dan disiplin fiskal tak boleh kendor.

Memang, data terbaru menunjukkan sinyal yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2025 tercatat impresif, mencapai 5,39 persen. Tren ini seperti berlanjut di awal tahun. Indeks keyakinan konsumen menguat, begitu pula Purchasing Manager’s Index (PMI). Aktivitas industri terlihat dari serapan listrik yang naik, dan penjualan kendaraan bermotor baik mobil maupun motor juga menunjukkan grafik yang positif.

Di sisi lain, pemerintah mengaku tak akan berpuas diri. Upaya membenahi iklim usaha terus digenjot. Strateginya beragam, mulai dari mengurai hambatan birokrasi (debottlenecking), deregulasi, sampai memperkuat reformasi struktural. Tujuannya satu: memacu investasi dan membuat ketahanan ekonomi nasional makin solid.

Lalu bagaimana dengan kinerja fiskal? Di ranah ini, perbaikan terlihat cukup mencolok. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan, pendapatan negara pada Januari 2026 tumbuh 9,5 persen (year-on-year). Angka itu bahkan melonjak jadi 12,8 persen di Februari. Penerimaan pajak jadi penyokong utama, dengan pertumbuhan di atas 30 persen pada dua bulan pertama tahun ini.

Belanja negara juga tak kalah masif. Serapannya tumbuh 25,7 persen di Januari dan melesat hingga 41,9 persen di bulan berikutnya. Artinya, pemerintah cukup agresif mendorong percepatan belanja untuk menjaga pertumbuhan.