Nah, poin krusialnya ada di sini. Todotua menekankan bahwa alur perizinan di Vietnam jauh lebih ringkas dan cepat. Hal itu secara langsung memengaruhi kecepatan dan besarnya investasi yang masuk ke negara tersebut.
"Di Vietnam, siklus investasi mungkin cuma sepanjang masa konstruksi. Sedangkan di kita, jujur saja, bisa 4 sampai 5 tahun. Lama sekali. Kontribusi terbesarnya ya lagi-lagi di pelayanan perizinan yang bikin realisasi investasi molor," jelasnya.
Menyikapi hal ini, pemerintah punya rencana. Mereka bertekad memperbaiki sistem perizinan di dalam negeri untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Caranya? Dengan mereformasi sistem OSS lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Regulasi yang terbit pertengahan tahun lalu ini punya target jelas: mendongkrak realisasi investasi dengan memberikan kepastian dan kemudahan. Isinya mengatur batas waktu proses hingga memastikan mekanisme satu pintu hanya melalui OSS.
"Intinya, di PP ini ada konsep service level agreement dan fiktif positif. Dunia usaha butuh kepastian, dan itu yang kami berikan," tutup Todotua.
Artikel Terkait
Intelijen Korsel: Kim Jong Un Beri Jabatan Strategis Rudal kepada Putrinya yang Berusia 13 Tahun
Mendag Targetkan Transaksi TEI 2026 Capai USD 17,5 Miliar
Imsak Jakarta Jumat 27 Februari 2025 Pukul 04.33 WIB
Gubernur DKI Targetkan Program LPDP Jakarta Dimulai 2027, Sempat Terhambat Pemotongan DBH