Nah, poin krusialnya ada di sini. Todotua menekankan bahwa alur perizinan di Vietnam jauh lebih ringkas dan cepat. Hal itu secara langsung memengaruhi kecepatan dan besarnya investasi yang masuk ke negara tersebut.
"Di Vietnam, siklus investasi mungkin cuma sepanjang masa konstruksi. Sedangkan di kita, jujur saja, bisa 4 sampai 5 tahun. Lama sekali. Kontribusi terbesarnya ya lagi-lagi di pelayanan perizinan yang bikin realisasi investasi molor," jelasnya.
Menyikapi hal ini, pemerintah punya rencana. Mereka bertekad memperbaiki sistem perizinan di dalam negeri untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Caranya? Dengan mereformasi sistem OSS lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Regulasi yang terbit pertengahan tahun lalu ini punya target jelas: mendongkrak realisasi investasi dengan memberikan kepastian dan kemudahan. Isinya mengatur batas waktu proses hingga memastikan mekanisme satu pintu hanya melalui OSS.
"Intinya, di PP ini ada konsep service level agreement dan fiktif positif. Dunia usaha butuh kepastian, dan itu yang kami berikan," tutup Todotua.
Artikel Terkait
Pelatih Souto Bangga Meski Timnas Futsal Indonesia Gagal Pertahankan Gelar AFF
OJK Pastikan Penyesuaian Batas SLIK Rp1 Juta Sudah Dihitung Matang
BSI dan Antam Perluas Kerja Sama, Bangun Ekosistem Emas Terintegrasi
Imigrasi Perketat Pengawasan Perusahaan Tambang dan PMA Soal TKA Ilegal