Di sisi lain, Ara menekankan soal pentingnya data dalam penyaluran bantuan. Semua, termasuk BSPS, kini harus berbasis data yang akurat. Penerima dipilih berdasarkan persentase kemiskinan dan tingkat kesenjangan di suatu daerah. Tujuannya jelas: agar bantuan itu benar-benar sampai ke yang paling membutuhkan.
"Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, sementara kuota yang tersedia 400 ribu," ungkapnya.
"Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran," tambah Ara.
Dengan strategi kolaboratif ini, Kementerian PKP berharap komitmen mereka tak sekadar wacana. Penanganan kawasan kumuh diharapkan bisa lebih tuntas, tidak hanya memperindah wajah permukiman, tetapi sekaligus menguatkan denyut nadi ekonomi warganya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
Artikel Terkait
Polisi Lampung Gerebek Tiga Gudang Solar Ilegal, Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp160 Miliar
KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Tersangka Pemerasan Rp2,7 Miliar ke OPD
Harga BBM Pertamina April 2026 Tak Berubah, Ikuti Kebijakan Pemerintah
KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Tersangka Pemerasan Rp5 Miliar