KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Tersangka Pemerasan Rp2,7 Miliar ke OPD

Kembali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik tak sedap di daerah. Kali ini sorotan tajam tertuju pada Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Menurut penyelidikan lembaga antirasuah, Gatut diduga memeras bawahannya sendiri di lingkungan pemerintah kabupaten. Uang hasil pemerasan itu, kata KPK, mengalir untuk kepentingan pribadi sang bupati.

Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan rinciannya. "Seperti untuk pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," jelas Asep dalam paparannya.

Tak cuma itu. Uang panas itu juga dipakai Gatut untuk bagi-bagi Tunjangan Hari Raya.

"Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian THR kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemkab Tulungagung," tambahnya.

Modusnya bagaimana? Ternyata, permintaan 'jatah' ini dilayangkan Gatut ke setidaknya 16 OPD. Nominalnya bervariasi banget, mulai dari Rp15 juta sampai yang fantastis: Rp2,8 miliar. Caranya? Bisa dengan menambah atau menggeser anggaran di OPD terkait. Nah, dari penambahan anggaran itu, Gatut konon meminta potongan hingga 50 persen. Bahkan, permintaan itu datang sebelum anggaran itu turun ke OPD. Cepat sekali.

Proses penagihannya pun terorganisir. Ajudan bupati, Dwi Yoga Ambal, yang ditugaskan menagih terus-menerus. OPD yang belum lunas diperlakukan layaknya orang berhutang, terus dikejar. Tekanan yang jelas tak menyenangkan.

Dari total permintaan yang mencapai sekurangnya Rp5 miliar, realisasi yang masuk ke tangan Gatut sekitar Rp2,7 miliar. Jumlah yang tidak sedikit.

Atas semua ini, KPK akhirnya mengambil tindakan. Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pengumuman ini disampaikan KPK pada Sabtu malam, 11 April 2026. Lembaga ini tampaknya terus menunjukkan taringnya.

Laporan: Febrina Ratna Iskana.