Lalu, kemana saja uang pinjaman itu dialirkan? Fokusnya ternyata pada sektor-sektor krusial. Yang terbesar adalah untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yang menyerap 22,1 persen dari total utang pemerintah. Disusul oleh Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8 persen), serta Jasa Pendidikan (16,2 persen). Sektor konstruksi dan transportasi juga mendapat porsi yang signifikan. Hampir seluruhnya, tepatnya 99,99 persen, merupakan utang jangka panjang.
Di sisi lain, ceritanya agak berbeda untuk sektor swasta. Justru terjadi penurunan. Posisi ULN swasta di triwulan IV 2025 tercatat USD192,8 miliar, sedikit turun dari kuartal sebelumnya yang USD194,5 miliar. Penurunan ini terutama disumbang oleh perusahaan-perusahaan non-lembaga keuangan.
Kalau dilihat dari sektor ekonominya, utang swasta masih bertumpu pada Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan. Empat sektor ini menyumbang hampir 80 persen dari total utang swasta. Mirip dengan pemerintah, mayoritas utang swasta juga berjangka panjang, dengan porsi mencapai 76,3 persen.
Secara keseluruhan, BI menilai struktur utang luar negeri Indonesia masih dalam kondisi sehat. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya dianggap tetap efektif. Ini tercermin dari rasio ULN terhadap PDB yang terjaga di level 29,9 persen. Selain itu, dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,7 persen dari total ULN juga memberikan ruang napas yang lebih lega, mengurangi tekanan pembayaran dalam waktu dekat.
Artikel Terkait
Indonesia dan Korea Selatan Sepakati Kerja Sama Jasa Instalasi Perairan untuk Perkuat Rantai Pasok Migas
Bank Sentral Global Tahan Suku Bunga, Waspadai Gejolak Timur Tengah
Iran Kecualikan Irak dari Pembatasan Ketat di Selat Hormuz
Pertamina Pastikan Harga BBM Tak Naik, Ditopang Kompensasi Pemerintah