Menag Usul Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun untuk Setarakan Madrasah dan Sekolah Umum

Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran yang cukup besar untuk tahun 2026. Nilainya mencapai Rp24,8 triliun. Alokasi dana segitu, kata dia, bakal dipakai buat memperkuat satuan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama.

Intinya, usulan ini bertujuan mengejar kesetaraan. Khususnya, buat menutup ketimpangan kualitas antara madrasah dan sekolah umum.

“Ini ikhtiar kita,” tegas Nasaruddin dalam Rapat Tingkat Menteri Bidang Pendidikan yang digelar daring bersama Kemenko PMK, Sabtu (4/4/2026).

“Kita harus jamin tidak ada lagi kesenjangan. Pendidikan keagamaan harus berjalan beriringan dengan semangat Asta Cita dan arahan Bapak Presiden untuk mencetak generasi unggul,” lanjutnya.

Kalau dirinci, anggaran tambahan itu rencananya bakal disalurkan ke beberapa program kunci. Untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan, misalnya, dianggarkan Rp13,7 triliun. Lalu, ada Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp10,9 triliun.

Tak cuma itu, juga dialokasikan untuk Bantuan Buku Tulis Gratis senilai Rp159 miliar, dan program Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.

“Pemerintah wajib hadir dan kasih perhatian yang sama. Jangan sampai ada perbedaan perlakuan antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Ini soal hak anak bangsa,” tegas Menag.

Nah, fokus utama yang mendesak itu soal sarana dan prasarana. Anggaran revitalisasi yang Rp13,7 triliun tadi ditargetkan untuk membenahi 7.131 lembaga pendidikan. Rinciannya, 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.

Nasaruddin menyoroti kondisi banyak bangunan madrasah yang masih memprihatinkan. Baginya, kualitas sarpras itu cerminan nyata, apakah negara benar-benar berpihak pada pendidikan keagamaan atau tidak.

Di sisi lain, ada program lain yang juga ketinggalan: Makan Bergizi Gratis (MBG). Di lingkungan madrasah dan pondok pesantren, cakupannya baru sekitar 10-12 persen. Jauh sekali ketimbang sekolah umum yang diproyeksikan bakal capai 80 persen.

“Padahal, secara ekonomi, anak madrasah dan santri itu justru paling butuh dukungan ini. Harapannya, jangkauannya bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Menurutnya, pesantren justru punya ekosistem yang paling siap menjalankan MBG.

“Di pesantren, risiko kesehatan terkait pangan hampir tidak ada. Mereka sudah biasa dengan dapur mandiri dan makan bersama. Model kayak gini justru aman dan efektif,” pungkas Nasaruddin.

Harapannya sih sederhana: usulan anggaran ini bisa disetujui. Dengan begitu, peningkatan kualitas SDM Indonesia lewat pendidikan keagamaan yang unggul dan inklusif bisa lebih cepat terwujud.