Alpukat Kenya Tiba di Cina, Era Baru Dagang Bebas Tarif dengan Afrika Dimulai

Pengiriman perdana alpukat asal Kenya telah tiba di Cina pada awal Mei lalu, menandai babak baru dalam hubungan dagang kedua negara di bawah kebijakan Beijing yang menghapuskan bea masuk impor dari Afrika. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Mei itu memberikan akses bebas tarif bagi ekonomi terbesar di Benua Hitam tersebut ke pasar Cina selama dua tahun ke depan.

Kebijakan nol tarif ini disambut antusias oleh para petani di Kenya. Olive Gichuri, seorang petani kopi asal Kenya, menyatakan kegembiraannya kepada DW. Menurutnya, kebijakan tersebut berarti pendapatan yang lebih baik bagi para petani karena produk mereka menjadi sangat kompetitif. “Ketika kopi kami menjadi sangat kompetitif, itu berarti permintaan meningkat dan juga pasar yang lebih luas bagi petani,” ujarnya. Gichuri menambahkan bahwa para petani tidak lagi terbatas menjual produk mereka di pasar lokal, dan hilangnya tarif ekspor membuka peluang bagi sumber pendapatan baru di Cina.

Lauren Johnston, peneliti senior dan ekonom internasional yang fokus pada Cina, Afrika, dan geoekonomi di AustCina Institute di Melbourne, menilai kebijakan ini lebih merupakan hadiah bagi ekonomi Afrika yang lebih kuat. “Negara berpendapatan menengah yang berada dalam posisi baik untuk meningkatkan ekspor,” katanya kepada DW. Pada tahun 2025, Cina dan Afrika mencatat rekor perdagangan sebesar 348 miliar dolar AS, menjadikan Cina sebagai mitra dagang terbesar Afrika selama 16 tahun berturut-turut.

Namun, di balik rekor tersebut, terdapat ketimpangan yang mencolok. Negara-negara Afrika mengirim barang senilai 123 miliar dolar AS ke Cina, terutama minyak, mineral, dan bahan mentah. Sebagai gantinya, mereka membeli sekitar 225 miliar dolar AS produk dari Cina, yang didominasi barang manufaktur, elektronik, kendaraan, dan mesin. Akibatnya, defisit perdagangan Afrika dengan Cina melonjak tajam, mencapai rekor 102 miliar dolar AS pada tahun 2025, naik dari sekitar 62 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya.

“Harga ekspor rendah karena kita tidak menambah nilai pada ekspor kita,” ujar Adu Owusu Sarkodie, ekonom dan dosen senior Universitas Ghana, kepada DW. Ia menekankan bahwa cara terbaik adalah memberikan nilai tambah pada ekspor agar mendapatkan harga lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan. Sebagian besar peningkatan defisit ini berasal dari dorongan Cina untuk mendiversifikasi rantai pasokannya di tengah perselisihan dagang dengan Amerika Serikat. Meningkatnya permintaan Afrika terhadap teknologi hijau seperti kendaraan listrik, sepeda motor, dan panel surya juga turut mendorong impor dari Cina.

Kenya menjadi salah satu penerima manfaat awal yang paling jelas dari kebijakan ini. Cina memberikan sekitar 98,2 persen akses pasar bebas bea untuk produk Kenya di bawah Early Harvest Agreement. “Jika Anda mempertimbangkan populasi Cina dan tingkat konsumsinya, ini berarti kita bisa melakukan lebih banyak bisnis kopi di Cina. Orang-orang akan mendapat manfaat lebih besar di industri kopi,” ujar Frederik Gathuma, seorang petani Kenya, kepada DW. Pada 2024, Kenya mengimpor barang dari Cina senilai 4,31 miliar dolar AS, namun ekspornya ke Beijing jauh lebih kecil dan terfokus pada teh, kopi, bunga potong, dan produk segar. Meskipun selisih volume perdagangan masih besar, Kenya memiliki standar pertanian yang baik, sistem penyimpanan dan pengiriman produk segar yang terjaga, serta jaringan ekspor yang mapan, sehingga dapat meningkatkan ekspor lebih cepat dibanding banyak negara Afrika lainnya.

Afrika Selatan juga termasuk dalam kategori negara yang paling siap mengekspor. Teh rooibos asal Afrika Selatan kini mendapat akses bebas tarif, dan sektor pertambangan seperti emas, platinum, dan krom dapat diuntungkan dari biaya masuk yang lebih rendah ke rantai pasok Cina. Sementara itu, Ghana mencatat rekor perdagangan 14,1 miliar dolar AS dengan Cina pada 2025. Peluangnya nyata, tetapi ada juga risiko. Banyak ekonom mendorong pemerintah di Accra untuk tidak hanya mengekspor biji kakao mentah, tetapi berinvestasi dalam pengolahan sehingga bisa mengekspor mentega kakao dan cokelat jadi. Nol tarif pada produk olahan akan menguntungkan pekerja Ghana, sedangkan nol tarif pada bahan mentah terutama menguntungkan pabrik-pabrik di Cina.

Di sisi lain, negara-negara Afrika yang terkurung daratan seperti Mali dan Niger justru menghadapi hambatan logistik yang berat. Kedua negara ini bergantung pada sumber daya alam dan harus menempuh ratusan kilometer untuk mencapai pelabuhan, sehingga biaya logistik yang tinggi mengurangi manfaat penghematan tarif. Selain itu, keduanya tidak memiliki industri ekspor besar yang mampu memenuhi kebutuhan Cina dalam hal volume, sertifikasi, dan pengemasan. “Kami melatih para eksportir agar bisa mematuhi standar bea cukai Cina,” ujar Erick Rutto, presiden Kamar Dagang Nasional Kenya, kepada DW. “Untuk isu standar fitosanitasi, kami juga melatih mereka serta menyediakan akses pasar dan harga yang tepat untuk barang dan komoditas.” Para analis menekankan bahwa produsen Afrika harus berinvestasi dalam pengujian dan sertifikasi untuk memenuhi standar keamanan pangan dan fitosanitasi Cina.

Sebagian besar pengiriman antara Afrika dan Cina masih melewati pelabuhan di Dubai atau Singapura, yang menambah biaya dan mengurangi manfaat tarif rendah. Cina memang sedang berinvestasi dalam jalur pelayaran langsung, tetapi proses ini membutuhkan waktu. Bagi Johnston, kebijakan nol tarif ini juga dapat membantu meningkatkan perdagangan intra-Afrika, sehingga mendorong pertumbuhan di negara-negara paling kurang berkembang. “Kebijakan nol tarif itu mungkin mendorong pertumbuhan ekonomi Afrika yang lebih lemah, baik dalam hal perdagangan mereka sendiri dengan negara-negara yang lebih kuat,” paparnya, merujuk pada negara seperti Burundi dan Malawi yang ekonominya tidak sekuat Afrika Selatan, Nigeria, Kenya, Etiopia, dan Mesir.

Orang terkaya di Afrika, Aliko Dangote, baru-baru ini berpendapat bahwa dominasi Cina di Afrika bukan semata-mata karena nol tarif, melainkan karena menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk proyek industri dan infrastruktur besar yang enggan didukung mitra Barat. “Kalau saya pergi ke Italia, misalnya, dan mereka meminta saya menulis cek untuk pembangkit listrik senilai 500 juta dolar, sementara pihak Cina berkata cukup bayar 20 persen, sisanya saya biayai selama lima tahun, mana yang akan Anda pilih? Tentu saja Anda pilih yang Cina,” kata Dangote dalam wawancara terbaru di podcast “In Good Company” milik Nicolai Tangen.

Bagi negara seperti Kenya, Afrika Selatan, dan Ghana, kebijakan nol tarif Cina adalah peluang nyata. Negara-negara ini memiliki infrastruktur ekspor, standar kualitas, dan dukungan politik yang lebih baik. Namun bagi sebagian besar dari 53 negara Afrika, kebijakan ini bukanlah “kunci emas”, melainkan lebih seperti pintu yang sejak awal sudah sulit dibuka. “Negara-negara Afrika pada dasarnya ingin meniru kisah pertumbuhan Cina,” pungkas Johnston. “Mereka perlu mencari cara untuk melakukan industrialisasi dari proses ini, seperti yang dilakukan Cina dari proses yang sama dengan negara-negara maju lainnya.” Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi memperdalam hubungan ekonomi Cina dengan Afrika sekaligus memperluas arus perdagangan di kedua pihak.