Dampak Strategis bagi Tata Kelola Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang hadir dalam kesempatan sama, menyambut baik penyerahan ini. Menurutnya, kepemilikan sertifikat yang lengkap merupakan fondasi penting bagi pengelolaan kota yang modern dan akuntabel.
“Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertifikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa kepastian hukum atas tanah negara adalah prasyarat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, menarik investasi, dan merencanakan pembangunan secara lebih terukur.
Rekor Nasional dari Lembaga Pencatat Rekor
Skala dan nilai dari proses sertifikasi ini ternyata juga memecahkan sebuah rekor nasional. Atas penyerahan 3.922 sertifikat hak pakai dengan nilai Rp102 triliun tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerima piagam penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Penyertifikatan Hak Pakai Terbanyak di Tingkat Pemerintah Provinsi. Penghargaan itu disampaikan langsung oleh perwakilan direktur operasional MURI dalam kesempatan yang sama.
Pencapaian ini tidak hanya menandai sebuah keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi bukti komitmen dalam mengelola aset negara dengan penuh tanggung jawab dan transparansi untuk kepentingan publik.
Artikel Terkait
Justin Hubner Tak Tahu Soal Polemik Paspor yang Seret Rekan Setimnasnya
JK Kritik WFH ASN: Khawatirkan Penurunan Produktivitas dan Layanan Publik
Bareskrim Sita 6 Kg Emas dan Rp1,4 Miliar dalam Pengembangan Kasus Pencucian Uang Tambang Ilegal
Operasi Ketupat 2026 Berakhir, Angka Kematian Kecelakaan Turun Drastis 31%