Anggota DPR Tolak Redenominasi Rupiah: Kebijakan Kosmetik yang Berisiko

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana redenominasi atau pemangkasan nilai nol pada mata uang rupiah. Menurutnya, kebijakan ini bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar permasalahan ekonomi yang sebenarnya.

Redenominasi Dinilai Tidak Mendesak dan Tidak Memberi Solusi

Darmadi menegaskan bahwa rencana pemotongan nol rupiah sama sekali tidak mendesak. Dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, langkah ini justru dinilai berpotensi memicu kepanikan di pasar. "Inflasi masih labil, nilai tukar juga belum stabil. Justru kalau dipaksakan sekarang, itu bisa bikin pasar panik. Timing-nya salah total," tegas politikus tersebut.

Ia menambahkan bahwa redenominasi tidak memberikan dampak signifikan bagi sektor riil. Kebijakan ini dinilainya tidak memperkuat daya saing industri, tidak mendorong investasi, dan tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Peringatan Keras: Risiko Kekacauan Harga dan Beban UMKM

Darmadi mengingatkan adanya potensi besar kekacauan harga jika redenominasi rupiah diterapkan. Perubahan nominal yang mendadak dapat menimbulkan kebingungan massal di tingkat pedagang dan konsumen.

"Di pasar itu beda dengan teori. Harga bisa kacau balau! Dari Rp 12 ribu jadi 12 rupiah, nanti pedagang bisa bulatkan jadi 15. Siapa yang rugi? Rakyat kecil, UMKM, pedagang pasar!" ujarnya. Ia memprediksi beberapa dampak negatif, termasuk kenaikan harga secara perlahan, munculnya inflasi terselubung, dan peluang manipulasi harga yang merugikan konsumen.

Pemborosan Anggaran dan Risiko Persepsi Investor

Aspek biaya menjadi sorotan lain dalam penolakan redenominasi. Darmadi menyoroti inefisiensi anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk mendukung kebijakan ini. "Mesin ATM harus diganti, sistem bank di-upgrade, toko harus ganti label harga, negara cetak uang baru, totalnya triliunan. Untuk apa? Buat potong nol tiga biji? Itu pemborosan!" sentilnya.

Dana sebesar itu, menurutnya, akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk penguatan infrastruktur, stabilisasi harga pangan, atau mendukung sektor UMKM. Selain itu, ia mengingatkan risiko persepsi dari pasar global. Investor asing dapat salah menafsirkan redenominasi sebagai sinyal darurat ekonomi Indonesia, yang berpotensi memicu capital outflow dan melemahkan nilai rupiah lebih lanjut.

Penolakan Keras dan Seruan untuk Fokus pada Ekonomi Riil

Darmadi Durianto kembali menegaskan penolakan kerasnya terhadap wacana redenominasi rupiah. Ia menekankan bahwa masalah fundamental ekonomi Indonesia bukan terletak pada banyaknya angka nol, melainkan pada rendahnya produktivitas, tingginya ketergantungan impor, dan inefisiensi di berbagai sektor.

Ia meminta pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan redenominasi dan beralih fokus pada pembenahan persoalan utama yang memengaruhi ekonomi nasional. "Jangan lempar isu yang bikin gaduh. Fokus perbaiki ekonomi real, bukan utak-atik angka di uang!" tutupnya.