Kemensos dan YLKI Kolaborasi Tangani Keluhan Penonaktifan BPJS PBI

“Tapi memang pelaporan tersebut tidak bisa kita tindak lanjuti secara mentah-mentah karena memang perlu groundchecking,” ujarnya.

Fokus pada Hak Informasi dan Prosedur yang Jelas

Lebih dari sekadar menyalurkan aduan, YLKI menekankan pentingnya aspek perlindungan konsumen dalam setiap kebijakan. Niti menekankan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas, terutama dalam proses administratif yang sensitif seperti penonaktifan atau reaktivasi kepesertaan.

“Ketika memang ada suatu prosedur, konsumen itu berhak untuk diinformasikan terlebih dahulu dan prosedur-prosedur itu ada prinsip yang namanya transisi. Transisi dan juga ada masa sanggah yang sekiranya bisa untuk memudahkan konsumen dan juga untuk kemudahan reaktivasi dan segala macamnya,” paparnya.

Pendekatan ini dinilai krusial untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan tidak ada warga yang terlantar karena prosedur yang tiba-tiba atau kurang sosialisasi.

Komitmen Perbaikan Berkelanjutan

Menutup pertemuan, Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas setiap masukan dan kritik konstruktif. Pernyataan ini menegaskan sikap pemerintah yang terbuka untuk evaluasi dalam upaya memperbaiki sistem perlindungan sosial.

“Saya berterima kasih atas masukannya, atas kritiknya terhadap Kementerian Sosial yang sekarang sedang berbenah terus-menerus untuk berusaha melakukan langkah-langkah yang nyata dalam kerangka menghadirkan data yang akurat dan bansos tepat sasaran,” pungkas Menteri Sosial.

Kolaborasi antara lembaga negara dan organisasi konsumen seperti ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui mekanisme pengaduan yang lebih responsif dan transparan.