Indonesia Kuasai 60% Pasar Sawit Global, tapi Harga Masih Ditentukan Luar Negeri

Oleh: Kuro Sumargo Pengamat Komunikasi Pertanian – Jakarta

Indonesia itu raksasa sawit. Tidak main-main, produksinya bisa nyaris 60 juta ton per tahun, menguasai lebih dari separuh pasar global. Angka ekspornya pun fantastis, kerap menembus ratusan triliun rupiah. Tapi, di balik semua gemerlap angka itu, ada satu masalah klasik yang terus menggerogoti: kita belum benar-benar berdaulat soal harga.

Harga minyak sawit mentah atau CPO dunia, sampai detik ini, masih ditentukan di bursa Malaysia atau di pelabuhan Rotterdam. Miris, kan? Komoditas yang kita tanam, kita panen, dan kita olah sebagian besar, justru harganya dipatok oleh pihak lain di seberang lautan. Intinya, kita yang kerja keras, tapi keuntungan besarnya belum sepenuhnya kita raih.

Padahal potensinya sungguh luar biasa. Menurut sejumlah analisis, dengan hilirisasi yang serius, nilai ekonomi sawit bisa melonjak berkali-kali lipat. Dari yang sekarang sekitar Rp400-500 triliun, bisa meroket hingga Rp4.500 triliun. Bayangkan angka itu.

Namun begitu, realitanya masih pahit. Ekspor kita didominasi bentuk mentah atau setengah jadi. Nilai tambah tertinggi dari biodiesel, oleokimia, sampai produk pangan olahan justru dinikmati negara lain. Akibatnya, kita terjebak dalam paradoks yang aneh: mengekspor bahan baku energi, tapi masih harus mengimpor energi jadi seperti solar.

Data berbicara jelas. Indonesia masih mengimpor solar sekitar 5,3 juta kiloliter. Sementara di waktu yang sama, kita mengirimkan keluar CPO sekitar 26 juta ton. Ini bukan sekadar ironi, ini bukti nyata kita belum menguasai rantai nilainya sendiri.

Di sisi lain, dunia sudah memberi contoh. Gangguan kecil di Selat Hormuz yang cuma mencakup 20% pasokan minyak global langsung bisa menggoyang harga dan mengacaukan ekonomi internasional. Sekarang coba pikirkan posisi kita. Dengan kuasa atas 60% pasokan sawit dunia, seharusnya pengaruh kita jauh lebih dahsyat.

Kuncinya ada di hilirisasi. Bukan cuma urusan naikkan nilai tambah, tapi ini soal mengubah posisi strategis. Kalau sawit kita olah jadi biodiesel dan produk turunan lain di dalam negeri, kita tak lagi cuma jadi pengikut harga. Kita bisa mulai mempengaruhi pasar.

Dampaknya untuk ketahanan energi pun jelas. Pemerintah punya target ambisius produksi biodiesel 40 juta ton. Jika tercapai, impor solar bisa ditekan drastis. Ketergantungan pada energi luar negeri pun berkurang.

Tentu jalan ini tidak mulus. Begitu kita serius menghilirkan industri, tekanan dari luar langsung datang. Uni Eropa, misalnya, kerap mengeluarkan regulasi atas nama keberlanjutan yang terasa berat sebelah. Sawit dipersulit, sementara komoditas pesaing dapat perlakuan lebih lunak. Rasanya seperti standar ganda yang nyata.

Karena itulah, Indonesia harus berani mengambil alih kendali. Membangun industri hilir yang kuat, membuat acuan harga sendiri, dan bersinergi dengan negara produsen lain. Dengan cara itu, baru kita bisa dari sekadar pemain besar, menjadi pengarah pasar.

Dalam konteks ini, pemikiran Andi Amran Sulaiman yang melihat sawit sebagai kekuatan strategis patut diapresiasi. Ini bukan cuma soal komoditas, tapi instrumen untuk membangun kedaulatan.

Hilirisasi sawit adalah momentum bersejarah. Momentum untuk mengubah nilai ratusan triliun menjadi ribuan triliun. Momentum untuk mengakhiri paradoks ekspor bahan mentah dan impor energi. Dan yang paling penting, momentum untuk mengubah Indonesia dari follower menjadi trend setter.

Kalau momentum ini bisa kita tangkap dan kelola dengan baik, maka impian menjadi raksasa yang tak hanya besar produksinya, tapi juga kuasa atas harga dan pasar, bukanlah hal mustahil. Pada akhirnya, itulah makna kedaulatan ekonomi sejati: kekayaan alam negeri sendiri, dikelola untuk kemakmuran bangsanya sendiri.