Di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Selasa lalu, ada kabar yang cukup mengejutkan. Ivan Yustiavandana, sang Kepala PPATK, menyampaikan bahwa Indonesia berhasil mencatat sejarah baru. Apa itu? Untuk pertama kalinya, transaksi judi online berhasil ditekan sepanjang tahun 2025.
Ivan mengungkapkannya dalam Rapat Kerja bersama para wakil rakyat. Sayangnya, dia tak merinci berapa persisnya angka penurunan itu. Namun klaimnya cukup tegas.
"Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih, bahwa tahun 2025 adalah sejarah baru dan baru pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait dengan judi online,"
Begitu pernyataannya.
Di sisi lain, justru ada lonjakan lain yang cukup signifikan. Volume laporan yang diterima PPATK malah melonjak. Sepanjang 2025, mereka kebanjiran 43 juta laporan dari berbagai pelapor. Angka ini naik sekitar 22,5% dibanding tahun sebelumnya yang 'hanya' 35,6 juta.
Kalau dirata-ratakan, itu artinya PPATK menerima 21.861 laporan per jam di hari kerja. Cukup fantastis, bukan? Bandingkan dengan 2024, yang per jamnya sekitar 17.825 laporan.
Kerja analisis mereka pun tak main-main. Ivan menyebut, pihaknya telah menghasilkan 994 analisis, 17 hasil pemeriksaan, dan 529 informasi yang disalurkan ke penyidik dan kementerian terkait. Yang paling mencengangkan, nilai dana yang berhasil dilacak dan dianalisis mencapai Rp2.085 triliun. Naik drastis 42% dari Rp1.459,6 triliun di tahun 2024.
Menurut Ivan, kontribusi PPATK ternyata tak cuma soal memberantas kejahatan keuangan.
"Hasil analisis dan hasil pemeriksaan dan informasi PPATK tidak hanya berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal, namun juga berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan,"
Jadi, di balik upaya penekanan judi online, ada kerja maraton mengolah data dan uang yang nilainya sulit dibayangkan. Sebuah pencapaian, meski tantangannya jelas masih sangat besar.
Artikel Terkait
Gempa Ganda Guncang Venezuela, 32 Tewas dan Ratusan Luka-Luka
Hery Susanto Bantah Terima Suap Rp4,8 Miliar dalam Kasus Nikel
Pelanggan Kereta Priority KAI Melonjak 88 Persen, Tembus 46.900 Orang per Mei 2026
Wakil Ketua Komisi IX DPR Dorong AI untuk Atasi Kekurangan Dokter di Daerah