Mobil berpelat khusus RI 32 itu meluncur pergi dari kompleks kantor Kemenko Perekonomian sekitar pukul satu lebih dua puluh menit siang. Luhut Binsar Pandjaitan, sang penumpang, baru saja menyelesaikan pertemuan penting dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Agenda utamanya? Membahas percepatan GovTech, atau teknologi pemerintahan, yang digadang-gadang bakal mengubah wajah birokrasi kita.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (29/1/2026) itu memang bernuansa strategis. Airlangga sendiri, usai pertemuan, tampak bersemangat menerangkan poin-poin pembicaraan mereka kepada para wartawan yang menunggu.
"Kami bahas perkembangan ekonomi dan program. Salah satunya adalah Pak Luhut punya program yang terkait dengan government technology, GovTech," ujarnya.
Menurut Airlangga, inisiatif GovTech ini bukan sekadar proyek biasa. Ia menyebutnya sebagai hal yang sangat diperlukan, terutama untuk mendongkrak akuntabilitas dan transparansi. "Itu menjadi hal yang diperlukan terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi," tegasnya. Intinya, digitalisasi sistem pemerintahan ini dilihat sebagai langkah krusial menuju tata kelola yang lebih bersih dan efisien, khususnya di sektor ekonomi.
Namun begitu, dampaknya diharapkan bakal merambah lebih jauh lagi, bahkan sampai ke tingkat internasional. Airlangga membeberkan, keberhasilan digitalisasi di sektor logistik yang sudah berjalan akan menjadi fondasi. Nantinya, akan ada integrasi data ekspor-impor dengan negara-negara mitra dagang.
Bayangkan saja. Dengan sistem yang saling terhubung, selisih data perdagangan antara catatan Indonesia dan mitra dagangnya bisa ditekan seminimal mungkin. Alhasil, proses pengawasan pun jadi lebih akurat dan minim silang pendapat.
"Beberapa kan kita sudah lakukan juga yang untuk logistik. Kalau itu dikerjasamakan dengan negara lain, maka ekspor-import kita datanya bisa sama," tambah Airlangga menjelaskan.
Di sisi lain, untuk urusan kolaborasi regional sebenarnya sudah ada jalurnya. Kawasan Asia Tenggara punya ASEAN Single Window sebagai landasan. Tantangannya sekarang adalah menyelaraskan sistem yang sedang dibangun Indonesia dengan mekanisme regional tersebut.
"Kita di ASEAN sudah punya ASEAN Single Window. Jadi kita tinggal bikin prototipenya saja," kata dia. Fokus Indonesia saat ini memang sedang mengembangkan purwarupa sistem yang nantinya bisa disinergikan secara penuh dengan negara-negara tetangga.
Pertemuan dua tokoh senior ini jelas memberi sinyal kuat. GovTech bukan wacana lagi, tapi sedang digeber menuju realisasi. Dan efek riilnya, mulai dari dalam negeri hingga hubungan dagang internasional, tengah dinantikan.
Artikel Terkait
Mantan Direktur Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih Divonis 4 Tahun Penjara atas Korupsi Pengadaan Laptop
Empat WNI Disandera di Perairan Somalia, Kemlu Intensifkan Koordinasi Penyelamatan
BRI Terapkan Selective Growth dan Perketat RAC demi Jaga Kualitas Kredit di Tengah Ketidakpastian Global
Bank Indonesia Resmi Aktifkan Pembayaran QRIS-Terintegrasi dengan China, Wisatawan Tak Perlu Bawa Uang Tunai