Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) menjadi pemenang besar. Partai yang diisi banyak pensiunan perwira dan disebut analis sebagai boneka militer ini, telah memenangkan lebih dari 85 persen kursi di majelis rendah dan dua pertiga kursi di majelis tinggi hanya dari dua fase pertama pemilu.
Kemenangan ini tentu menuai kecaman. Pakar HAM PBB, Tom Andrews, bersuara keras.
"Negara-negara yang mendukung hasil pemilu ini akan terlibat dalam upaya junta untuk melegitimasi pemerintahan militer melalui pemilu yang direkayasa," tegasnya dalam pernyataan pada Jumat (24/1/2026).
Hasil resmi rencananya baru akan diumumkan akhir pekan ini. Tapi, siapa pun tahu arah anginnya ke mana. Apalagi konstitusi yang dirancang militer sendiri sudah mengamankan posisi mereka: angkatan bersenjata mendapat jatah seperempat kursi di parlemen. Kursi-kursi inilah yang nantinya akan ikut menentukan siapa presiden terpilih.
Kilas balik ke pemilu 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi justru mengalahkan USDP. Kemenangan itu kemudian dibalas militer dengan kudeta pada 1 Februari 2021, dengan tuduhan kecurangan pemilu yang tak pernah terbukti. Sementara Suu Kyi, sang peraih Nobel Perdamaian yang kini berusia 80 tahun, tetap mendekam. Ditahan tanpa komunikasi di lokasi yang dirahasiakan, atas tuduhan-tuduhan yang dianggap bermotif politik belaka.
Artikel Terkait
Tiket Mudik Lebaran 2026 Sudah Bisa Dibeli Mulai Hari Ini
Pakar UGM Peringatkan Aturan Impor BBM Bisa Usir Investor Minyak Global
Tim SAR Berjuang di Tengah Cuaca Ekstrem, Evakuasi Korban Longsor Cisarua Terus Digenjot
Cuaca Ekstrem Pangkas Pendapatan Maskapai Hingga Seperempat