DPR Ingatkan Sanksi Tegas hingga Pemberhentian bagi Kepala Daerah yang Langgar Larangan Mudik Mendagri

Surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal larangan kepala daerah keluar wilayah saat Lebaran mulai mendapat respons dari parlemen. Intinya jelas: para bupati, wali kota, dan gubernur diminta tetap siaga di daerah masing-masing. Kalau melanggar? Ada konsekuensinya, dan bukan main-main.

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, secara khusus mengingatkan soal sanksi yang bisa menanti. Aturan mainnya sudah ada, tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah.

"Sanksi terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri bisa diberikan secara bertingkat. Mulai dari teguran tertulis, penonaktifan, sampai yang terberat: pemberhentian tetap," jelas Irawan kepada wartawan, Kamis lalu.

Dia berharap instruksi dari Kemendagri itu dipatuhi dengan penuh kesadaran. Tujuannya sederhana: agar tak perlu ada yang sampai kena hukuman. Namun begitu, Irawan tak cuma bicara soal ancaman. Di sisi lain, dia juga mendorong adanya penghargaan.

"Saya mendorong Mendagri mempertimbangkan reward bagi kepala daerah yang melaksanakan instruksi dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang berprestasi juga patut diapresiasi," tambahnya.

Latar belakang edaran ini sebenarnya cukup jelas. Menjelang Idulfitri 1447 H ini, ramai kabar sejumlah kepala daerah berencana melakukan perjalanan, termasuk umrah. Tito Karnavian khawatir, momentum penting justru ditinggalkan oleh pimpinan tertinggi di daerah. Padahal, saat itulah layanan publik harus benar-benar optimal.

Surat Edaran bernomor 000.2.3/1171/SJ itu sendiri sudah terbit sejak 8 Maret, menegaskan penundaan perjalanan ke luar negeri bagi para kepala daerah selama libur Lebaran.

Dalam keterangan tertulisnya, Tito menegaskan prinsip yang harus dipegang. Logikanya terbalik dari kebanyakan orang.

"Di saat puncak kegiatan masyarakat, masyarakat berlibur, kita jangan berlibur. Justru kita harus memastikan mereka bisa menjalankan rangkaian hari raya dengan baik. Mulai dari arus mudik dan balik, harga yang stabil, sampai pengelolaan tempat wisata," ujar Tito, Senin (9/3).

Pesan itu sederhana namun berat. Sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan di wilayahnya, kehadiran mereka dianggap krusial. Terutama untuk memastikan segala sesuatu berjalan lancar saat masyarakat merayakan.