Prabowo Serang Greedynomics di Davos, Ungkap Rebutan 4 Juta Hektar Lahan Ilegal

Di tengah karpet salju Davos, Presiden Prabowo Subianto justru membawa pembicaraan yang hangat dan tegas. Dalam forum World Economic Forum (WEF) kemarin, Kamis, Prabowo tak sungkan menyoroti sebuah fenomena ekonomi yang ia beri label cukup tajam: "Greedynomics". Istilah itu ia lontarkan di hadapan para pemimpin dan pelaku bisnis global yang hadir.

Dia bercerita, tantangan besar langsung menyambut di awal-awal pemerintahannya. Berbagai praktik ilegal, yang tak lain adalah korupsi sistematis, ternyata menggerogoti banyak sektor. Mulai dari energi, sampai ke perkebunan dan pertambangan. "Dalam minggu-minggu pertama saya di pemerintahan," ujar Prabowo, suaranya terdengar jelas dalam forum itu, "kami mengungkap penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah."

Nah, soal perkebunan dan tambang ini ceritanya makin seru. Menurut Prabowo, pemerintah sampai harus mengambil alih paksa lahan seluas 4 juta hektar. Lahan-lahan itu sebelumnya dikuasai oleh pelaku usaha secara ilegal. Bisa dibayangkan, luasnya hampir setara dengan beberapa negara kecil di Eropa.

Praktik semacam ini, menurut Prabowo, nyaris terjadi di semua lini. Dia menyebutnya sebagai "greedynomics", sebuah ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan. Keuntungan pribadi atau kelompok dikejar mati-matian, meski harus mengorbankan hukum dan merusak lingkungan. "Mungkin di banyak negara Anda, pernah ada periode seperti ini," katanya, mencoba menarik paralel, "periode para robber baron."

Tindakannya ternyata tidak berhenti di situ. Baru-baru ini, dari London sekalipun, Prabowo memimpin rapat kabinet via Zoom yang menghasilkan keputusan tegas. Pemerintah mencabut izin operasi 28 perusahaan nakal. Perusahaan-perusahaan itu kedapatan melanggar aturan, terutama karena beroperasi di dalam kawasan hutan lindung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Dua hari yang lalu, saya memimpin rapat kabinet melalui Zoom dari London, dan kami memutuskan untuk menyita atau mencabut izin 28 korporasi, yang memiliki izin atas 1,01 juta ha," paparnya detail.

Alasannya jelas: pelanggaran hukum. "Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah perusakan nyata terhadap supremasi hukum," tegas Prabowo. Langkah ini sekaligus jadi sinyal keras bahwa pemerintah tak main-main dalam memberantas praktik greedynomics tadi.

Jadi, lewat forum bergengsi di Davos itu, Prabowo bukan cuma bercerita soal masalah. Tapi juga menyampaikan tindakan nyata yang sedang berjalan. Sebuah deklarasi bahwa Indonesia sedang berbenah, melawan keserakahan yang menggerogoti fondasi ekonomi dan lingkungannya.