Kadin Soroti Daya Saing, UMP 2026 Dinilai Bisa Pengaruhi Minat Investor

Gelombang protes dari kalangan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 memang tak terhindarkan. Di tengah dinamika itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, angkat bicara. Ia mengakui, isu upah selalu jadi medan perdebatan yang panas antara pekerja dan pengusaha.

"Kalau dari dunia usaha, masalah upah minimum memang pasti selalu ada pro-kontra," ujar Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis lalu.

Namun begitu, ia menggarisbawahi satu hal yang jauh lebih krusial. Persoalan ini bukan cuma soal angka di slip gaji, tapi bersentuhan langsung dengan daya tarik Indonesia di mata investor global.

"Tapi secara umum, yang paling penting adalah bagaimana daya saing Indonesia dibanding negara tetangga, baik bagi diri sendiri dan bagi foreign direct investment," sambungnya.

Di satu sisi, aspirasi buruh yang menuntut kesejahteraan tentu sah dan perlu didengar. Tapi Anindya mengingatkan, ada tanggung jawab besar di pundak dunia usaha untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar. Beban operasional perusahaan tidak ringan, dan upah hanyalah satu bagian dari keseluruhan puzzle biaya produksi.

"Tentunya UMP sangat penting," katanya, "tapi juga sama pentingnya logistik, energi, dan lain-lain."

Kekhawatiran terbesarnya justru ada di hilir. Jika beban industri terus dipukul rata dan semakin berat, apa jadinya? Anindya khawatir kemampuan sektor riil menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja akan tergerus. Padahal, menurutnya, menciptakan kesempatan kerja itu adalah fokus utama Kadin saat ini.

"Jadi memang kita salah satu fokus dari Kadin menciptakan lapangan kerja, dan tentunya di dalamnya mempertahankan lapangan kerja," tuturnya.

Lalu, adakah jalan keluar? Anindya melihat peningkatan produktivitas nasional sebagai kunci penyeimbang. Logikanya sederhana: kalau produktivitas naik, daya saing Indonesia di kancah global tetap terjaga. Investor pun tidak kabur. Dengan begitu, ruang untuk memberikan upah yang lebih layak bagi pekerja juga bisa terbuka lebar.

"Karenanya, kita mesti kompetitif dan apapun itu mesti ditingkatkan dengan peningkatan produktivitas," pungkas Anindya.

Jadi, dialog ini sepertinya belum berakhir. Tarik-ulur antara kesejahteraan buruh dan kesehatan iklim investasi masih akan berlanjut, dengan produktivitas sebagai salah satu variabel penentu di meja perundingan.