Kenaikan BBM Nonsubsidi Picu Ancaman Migrasi dan Bocornya Subsidi

Kenaikan harga BBM nonsubsidi, lalu disusul elpiji, akhirnya benar-benar terjadi. Rasanya memang tak terhindarkan lagi. Perang antara AS-Israel dan Iran yang terus berlarut-larut memicu gejolak hebat di pasar minyak dunia. Akibatnya, harga minyak mentah melonjak. Dalam situasi seperti ini, mustahil mempertahankan harga BBM dan gas di level rendah.

Di tengah tekanan itu, keputusan pemerintah dan Pertamina yang hanya menaikkan harga untuk jenis nonsubsidi sedikit banyak memberi kelegaan. Bagi banyak masyarakat, ini seperti angin segar. Daya beli mereka sedang tidak baik-baik saja, ditekan oleh berbagai macam kenaikan harga kebutuhan pokok.

Tapi, di sisi lain, langkah ini justru memunculkan persoalan baru yang pelik. Kenaikan dengan besaran yang cukup tajam itu menciptakan jurang harga yang sangat lebar antara produk subsidi dan nonsubsidi. Wajar jika kemudian muncul kekhawatiran: bakal ada gelombang migrasi konsumen ke BBM atau elpiji bersubsidi. Dan gelombang itu bisa saja sulit dibendung.

Yang terpukul bukan cuma rumah tangga kelas menengah. Banyak pelaku UMKM juga kelimpungan. Bagi mereka, beralih ke bahan bakar yang lebih murah seringkali bukan lagi pilihan, tapi satu-satunya jalan untuk bertahan. Mereka sudah cukup babak belur oleh kenaikan harga-harga lain, termasuk plastik yang meroket sejak awal bulan.

Disparitas harga yang terlalu mencolok ini seperti membuka kotak Pandora. Potensi penyimpangan distribusi dan penimbunan BBM subsidi kembali mengintai. Begitu juga dengan pengalihan elpiji subsidi ke sektor industri secara ilegal. Ini penyakit lama yang selalu kambuh setiap kali ada kenaikan harga.

Karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih sigap. Pengawasan distribusi dan pembelian bahan bakar subsidi harus diperketat. Sistem yang ada selama ini masih menyisakan celah lebar, dan itu harus segera ditambal. Tanpa pengetatan yang serius, semua upaya bisa sia-sia.

Faktanya, praktik penyelewengan masih marak terjadi. Baru-baru ini saja, polisi berhasil membongkar kasus penyimpangan BBM subsidi dalam skala besar. Cuma dalam 13 hari tepatnya 7 sampai 21 April 2026 Polri sudah menangani 223 laporan dengan 330 tersangka. Kerugian negaranya? Mencapai Rp243 miliar. Angka yang fantastis.

Ilustrasi minyak. Foto: Dok. Istimewa.

Penyelewengan elpiji 3 kg juga tak kalah masif. Di lapangan, tabung bersubsidi itu masih mudah dibeli oleh siapa saja. Tanpa perlu menunjukkan identitas, tanpa verifikasi. Ini menunjukkan sistem identifikasi kita masih lemah. Perlu dibangun sistem pengawasan berlapis yang melibatkan banyak pihak, kalau ingin program subsidi ini tepat sasaran.

Sementara itu, nasib kelas menengah juga jangan dilupakan. Pertahanan ekonomi mereka kian rapuh. Bahkan sebelum kenaikan BBM ini, beberapa penelitian sudah memaparkan fakta memprihatinkan: banyak rumah tangga mengandalkan ‘tabungan makan’ hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ini jelas mengkhawatirkan. Kelas menengah menyumbang sekitar 70% dari konsumsi nasional. Kalau daya beli mereka terus merosot, dan negara tidak hadir dengan intervensi yang kuat, roda perekonomian nasional yang akhirnya terhambat. Banyak hal bisa dilakukan, misalnya pemberian insentif fiskal, penguatan sektor riil, atau perbaikan iklim investasi.

Jadi, dua hal ini sama pentingnya. Pertama, intervensi untuk menopang kelas menengah yang tertekan. Kedua, pengetatan distribusi agar subsidi tidak bocor. Tanpa kedua pendekatan itu, bukan cuma anggaran subsidi yang bisa membengkak tak terkendali. Kelas menengah pun bisa semakin terpuruk. Dan itu scenario yang harus dihindari.