Hakim Ad Hoc Mogok Sidang, Ruang Pengadilan Sepi Mulai Besok

"Oleh karena itu, setiap langkah kolektif harus dipertimbangkan secara matang," ucap Ade. Tujuannya jelas: agar kepercayaan publik terhadap peradilan tidak ikut runtuh.

Aksi mogok ini rupanya bukan satu-satunya langkah. Sebelumnya, FSHA sudah mengirim pemberitahuan soal rencana unjuk rasa di Istana Merdeka. Mereka bakal turun ke jalan pada 22-23 Januari 2026 untuk menyampaikan tuntutan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Rencana unjuk rasa tersebut rencananya akan digelar di depan Istana Merdeka," kata Ade pada Kamis (8/1/2026). Mereka ingin aspirasi dan tuntutan didengar langsung oleh presiden.

Lantas, apa yang mendasari semua ini? Rasa kekecewaan yang mendalam. Para hakim ad hoc merasa terpinggirkan, kesejahteraan mereka dianggap tidak diperhatikan padahal beban kerja mereka tinggi.

Ade membeberkan ketimpangan yang terasa menyakitkan. "Dengan ditinggalkan oleh kenaikan Hakim Karir yang sangat jomplang dibandingkan dengan Hakim Ad Hoc," ujarnya. Situasinya memang timpang: hakim ad hoc hanya mengandalkan Uang Kehormatan. Mereka tidak punya gaji pokok, tunjangan pajak, atau tunjangan lain sebagaimana rekan karir mereka.

"Hal Ini tentunya kian mempertebal nuansa diskriminatif yang dialami oleh Hakim Ad Hoc," tandasnya. Suara itu menggambarkan sebuah kekecewaan yang sudah menumpuk terlalu lama.