Kalau mau yang praktis, bayar online lewat situs resmi pemerintah daerah juga bisa. Atau, lewat mitra resmi seperti hotel, resort, dan operator selam terpercaya. Setiap pembayaran yang sukses akan dikasih PIN, baik fisik atau digital, sebagai bukti Kartu Wisata.
Lalu, kemana uang segitu banyaknya dialirkan? Pemerintah menjanjikan pengelolaan yang transparan. Rinciannya, 60% masuk ke kas daerah (PAD). Lalu, 15% dikhususkan untuk pengembangan spot wisata di tingkat kampung.
Sisanya, 25%, dipakai buat operasional pengawasan. Dana ini akan menopang patroli laut dan darat, rehabilitasi terumbu karang yang rusak, plus pengelolaan sampah. Jadi, ada harapan besar agar retribusi ini benar-benar kembali untuk merawat Raja Ampat.
Lebih Dari Sekadar Tarif
Kebijakan ini sebenarnya punya napas yang lebih panjang. Di sisi lain, aturan ini juga mengatur ketat aktivitas kapal pesiar, phinisi, dan liveaboard di kawasan konservasi. Mereka wajit labuh di titik-titik yang sudah ditentukan, demi mengurangi kerusakan pada ekosistem dasar laut.
Jelas, langkah ini bagian dari komitmen jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bertekad menjaga keberlanjutan. Ide dasarnya sederhana: pariwisata harus tetap jalan, tapi kekayaan alam yang mendatangkan turis dari seluruh dunia itu harus tetap lestari. Tak boleh sampai rusak karena ramainya pengunjung.
Artikel Terkait
Kebakaran Terra Drone: Polisi Buka Kemungkinan Ada Tersangka Baru
Mawa Tolak Damai, Pilih Jalan Hukum untuk Kasus Insanul dan Inara
Pertamina Tutup 2025 dengan Distribusi Subsidi Nyaris Sempurna, Pertamax Green Melonjak 117%
Banjir dan Longsor Sapu 22 Desa di Halmahera Utara, Akses Bantuan Terkendala